TRENGGALEK, bioztv.id – Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ternyata belum cukup menjamin keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 549 penerima manfaat di Kabupaten Trenggalek mengalami gangguan pencernaan setelah menyantap makanan dari Dapur SPPG Tamanan Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah.
Padahal, pengelola dapur tersebut sudah mengantongi SLHS. Kondisi ini langsung mendapat sorotan DPRD Trenggalek.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, meminta Satgas MBG memperketat pengawasan langsung di lapangan.
“Sertifikat itu tidak menjamin sepenuhnya. Yang penting pengelola sudah berusaha memenuhi persyaratan formal seperti halnya SLHS,” ujar Doding.
Menurut Doding, sertifikasi hanya memenuhi persyaratan administratif. Pengelola tetap harus menjalankan seluruh prosedur keamanan pangan secara konsisten.
Doding juga meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum menyimpulkan penyebab gangguan kesehatan tersebut.
“Ada banyak faktor yang bisa memicu insiden ini. Kita tunggu saja hasil evaluasi pemeriksaan laboratorium untuk membongkar akar permasalahannya,” tambahnya.
Dokumen Lengkap Tak Cukup
Doding menilai SLHS seharusnya mendorong pengelola dapur menerapkan standar keamanan pangan secara disiplin.
Pengelola harus mengawasi setiap tahapan produksi. Proses itu mencakup pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Walaupun pengelola sudah mengantongi berbagai sertifikat, tetapi jika salah satu pihak melakukan kelalaian saat eksekusi, insiden seperti ini tetap saja bisa jebol,” tegasnya.
Karena itu, kelengkapan dokumen tidak boleh membuat pengelola lengah. Pekerja dapur tetap harus menjalankan prosedur sanitasi dan keamanan pangan secara ketat setiap hari.
549 Orang DIduga Keracunan
Data terbaru Satgas MBG Trenggalek menunjukkan gangguan kesehatan meluas ke tiga titik penerima manfaat yang mendapat pasokan dari SPPG Tamanan.
Sebanyak 549 orang mengalami keluhan dengan rincian:
- SMPN 1 Trenggalek: 493 orang, terdiri dari 474 siswa dan 19 guru.
- SDI Luqman Al Hakim: 30 orang, terdiri dari 20 siswa dan 10 tenaga pendidik.
- Posyandu Kelurahan Tamanan: 26 orang, terdiri dari balita, ibu hamil, dan kader.
Jumlah korban yang mencapai ratusan orang membuat persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut keluhan kesehatan individual.
Pemerintah dan Satgas MBG perlu menelusuri seluruh rantai produksi. Pemeriksaan harus mencakup kemungkinan kontaminasi bahan baku, kesalahan pengolahan, penyimpanan, hingga proses distribusi makanan.
DPRD Tunggu Hasil Laboratorium BBLK Surabaya
Meski ratusan penerima manfaat mengalami diare dan mual, DPRD Trenggalek belum menunjuk menu MBG sebagai penyebab utama.
Satgas MBG telah mengirim sampel makanan dan sampel biologis dari korban ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya.
Doding menilai hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan langkah evaluasi dan sanksi.
“Kami tidak bisa berspekulasi sekarang mengenai apa yang menjadi penyebab utamanya,” tutur Doding.
Ia meminta semua pihak mengacu pada hasil pemeriksaan ilmiah.
“Kita tunggu saja hasil evaluasi resmi dari laboratorium,” lanjutnya.
Keselamatan Anak Harus Jadi Prioritas
DPRD Trenggalek kembali menegaskan pentingnya keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
“Poin paling utama yang harus kita jaga adalah keselamatan anak-anak kita,” cetus Doding.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperbaiki sistem pengawasan dan kontrol kualitas MBG.
“Petugas harus memperketat pengawasan di lapangan. Kami berharap insiden ini menjadi kejadian yang terakhir di Trenggalek,” pungkasnya.
Kasus SPPG Tamanan menjadi ujian serius bagi pengawasan program MBG di Trenggalek. SLHS memang menunjukkan pemenuhan standar administratif, tetapi pengelola tetap harus menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam setiap proses produksi hingga sampai ke tangan penerima manfaat.(CIA)
Views: 1
