TRENGGALEK, bioztv.id – Sarinah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek memaknai peringatan Hari Kartini 21 April dengan gagasan kritis. Mereka menjadikan momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan panggung refleksi untuk menggugat persoalan struktural yang masih membelenggu perempuan dan anak di Trenggalek.
Melalui Bidang Sarinah, GMNI menegaskan bahwa perjuangan Kartini masa kini harus mewujud dalam perlawanan nyata terhadap kekerasan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang masih menghantui perempuan di akar rumput.
“Bagi kami, Hari Kartini bukan sekadar romantisme sejarah. Ini adalah alarm perjuangan untuk melawan kebodohan, kemiskinan struktural, dan kekerasan yang masih membelenggu perempuan hingga detik ini,” tegas Bendahara Umum DPC GMNI Trenggalek, Mamik Wahyuning Tyas.
Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Menghantui
GMNI menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik maupun ruang digital. Mamik menilai ruang yang seharusnya aman justru sering berubah menjadi tempat paling berbahaya bagi perempuan.
Di tingkat lokal, GMNI mencatat sejumlah kasus memilukan di Trenggalek, mulai dari KDRT yang berujung maut hingga dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. “Ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan kegagalan kolektif kita dalam melindungi perempuan,” imbuhnya.
Pernikahan Dini dan “Feminisasi Kemiskinan”
Meski angka pernikahan dini menurun, GMNI menilai persoalan tersebut belum tuntas. Tekanan ekonomi masih memaksa banyak anak perempuan kehilangan hak pendidikan dan masa depannya.
Selain itu, GMNI juga menyoroti fenomena “feminisasi kemiskinan” yang membayangi pekerja informal perempuan. Mereka memikul beban ganda, namun tetap menerima perlindungan sosial yang minim. “Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang nyata,” jelas Mamik.
Sikap Tegas: Jangan Kompromi Soal Perlindungan Anak!
GMNI Trenggalek menempatkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai sorotan utama. Organisasi ini secara terbuka menolak kebijakan publik yang berpotensi melemahkan jaminan keamanan anak-anak di daerah.
“Anak adalah kelompok paling rentan yang tidak punya daya tawar di hadapan kekuasaan. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berdiri di atas integritas dan rekam jejak yang bersih,” tegas Mamik.
Soroti Pengangkatan Eks Terdakwa KDRT
GMNI juga melayangkan protes keras terhadap pengangkatan seorang Sekretaris Dinas di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga memiliki riwayat kekerasan terhadap anak.
Mamik menegaskan bahwa jabatan strategis merupakan simbol komitmen moral pemerintah. Menempatkan individu dengan rekam jejak kelam pada posisi tersebut bukan hanya kekeliruan administratif, tetapi juga kontradiksi moral yang melukai rasa keadilan.
“Kebijakan ini mengirim pesan keliru bahwa rekam jejak kekerasan bukan hambatan untuk menduduki jabatan publik. Ini bisa membungkam keberanian korban untuk melapor karena hilangnya kepercayaan pada sistem,” tambahnya.
Tuntutan GMNI: Evaluasi atau Mundur
Atas berbagai persoalan tersebut, GMNI Trenggalek menyatakan sikap tegas:
- Menolak pengangkatan pejabat dengan rekam jejak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Mendesak pemerintah daerah dan DPRD melakukan evaluasi terbuka
- Menuntut proses pengisian jabatan berbasis integritas, bukan formalitas
Apresiasi Program, Tapi Tagih Implementasi
Meski mengkritik, GMNI tetap mengapresiasi langkah Pemkab Trenggalek melalui program Rumah Perempuan dan forum TGX Women Summit. Namun, mereka menegaskan bahwa program tersebut harus memberi dampak nyata.
“Jangan berhenti pada seremoni. Perempuan dan anak di tingkat bawah harus merasakan manfaat langsung dari program-program tersebut,” pungkas Mamik.
Bagi GMNI, Hari Kartini adalah momentum keberanian untuk melawan ketidakadilan. Masa depan anak-anak Trenggalek terlalu berharga jika harus dikorbankan demi kebijakan yang mengabaikan moralitas.(CIA)
Views: 62
