TRENGGALEK, bioztv.id – Fenomena penurunan jumlah murid di Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Trenggalek kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek tidak lagi mampu mengurai persoalan ini sendirian. Krisis peserta didik kini melibatkan banyak penyelenggara pendidikan, mulai dari SD Negeri, madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), hingga Sekolah Rakyat yang Kementerian Sosial (Kemensos) kelola.
“Setiap pemangku kepentingan harus segera menghentikan pendekatan sektoral dan mulai menyusun solusi bersama agar sekolah negeri tidak gulung tikar,” tegas Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, Catur Winarno.
Catur menilai persoalan ini menjadi ujian berat bagi dunia pendidikan di Trenggalek. Setiap instansi memang memiliki regulasi dan kewenangan masing-masing, tetapi mereka tetap memperebutkan calon siswa yang sama setiap tahun.
“Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama wajib membangun sinergi yang kuat, komunikasi yang cair, serta kerja sama yang riil di lapangan,” tambah Catur.
PGRI Kritik Ego Sektoral, Minta Pengambil Kebijakan Lebih Kompromi
Catur mengkritik koordinasi antarlembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dan cenderung kaku. Ia mengingatkan para pejabat agar tidak hanya berlindung di balik regulasi instansi masing-masing, tetapi juga memikirkan masa depan pendidikan Trenggalek secara menyeluruh.
Menurutnya, SD Negeri, madrasah, maupun Sekolah Rakyat sama-sama mendidik anak-anak Trenggalek.
“Jangan ada pihak yang merasa paling dominan atau arogan memegang aturan instansinya sendiri. Semua pihak harus mau berkompromi karena anak-anak yang kita layani ini sama-sama warga Trenggalek,” cetusnya.
PGRI juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek dan Kantor Kemenag Trenggalek segera memprakarsai forum komunikasi rutin. Forum tersebut akan merumuskan kebijakan untuk menyelamatkan sekolah-sekolah yang kekurangan murid.
“Alangkah baiknya jika semua instansi duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik agar tidak ada sekolah negeri yang terpaksa tutup,” imbaunya.
Sekolah Rakyat Hadir, Persaingan Mencari Murid Kian Ketat
Kemunculan Sekolah Rakyat yang Kementerian Sosial kelola ikut mengubah peta persaingan mendapatkan siswa baru. Catur menilai program tersebut menjadi magnet baru bagi orang tua sehingga distribusi murid di tingkat pendidikan dasar ikut berubah.
Kondisi ini membuat pemerintah tidak cukup hanya melibatkan dua kementerian untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita tidak boleh melupakan keberadaan Sekolah Rakyat yang kini dikelola Kemensos. Ini menjadi tantangan baru bagi sekolah-sekolah umum yang sudah berdiri lebih dulu,” ujarnya.
Karena itu, Catur mendesak Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Kemensos segera duduk di satu meja untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan dasar di daerah.
Pemerintah Harus Lebih Selektif Menerbitkan Izin Sekolah Baru
Selain mendorong kolaborasi lintas kementerian, PGRI meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih selektif menerbitkan izin operasional sekolah atau madrasah swasta baru.
Catur mengingatkan bahwa penerbitan izin tanpa mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah hanya akan memicu persaingan yang tidak sehat.
“Pemerintah jangan terlalu gampang mengeluarkan izin pendirian sekolah atau madrasah baru jika jumlah anak usia sekolah di lingkungan tersebut jelas-jelas terus menurun,” serunya.
PGRI Usulkan Merger Sekolah sebagai Solusi
Jika jumlah pendaftar terus menurun, PGRI mengusulkan pemerintah menggabungkan sekolah-sekolah yang berdekatan dan sama-sama kekurangan murid. Langkah itu mampu menghemat anggaran operasional sekaligus menata kembali distribusi guru secara lebih merata.
“Jika situasi sudah sangat memprihatinkan, pemerintah tidak boleh ragu menggabungkan beberapa sekolah yang muridnya sangat sedikit, asalkan kebijakan tersebut tidak menyulitkan akses belajar masyarakat,” terang Catur.
Ia menambahkan, kebijakan merger juga akan membantu pemerintah daerah mendistribusikan tenaga pendidik secara lebih adil sesuai kebutuhan setiap sekolah.
PGRI Siap Menjadi Mediator Lintas Instansi
Catur menegaskan PGRI tidak ingin menyalahkan instansi tertentu dalam persoalan ini. Sebaliknya, organisasi profesi guru tersebut siap memfasilitasi dialog lintas lembaga untuk mencari solusi jangka panjang.
“PGRI siap hadir dan memfasilitasi diskusi ini demi kebaikan bersama. Kita tidak sedang mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan murni mencari solusi terbaik untuk masa depan anak-anak kita,” pungkas Catur.
Ia berharap seluruh pimpinan instansi bersedia meruntuhkan ego sektoral dan membangun kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan kementerian demi menyelamatkan masa depan sekolah negeri di Trenggalek.(CIA)
Views: 9
