TRENGGALEK, bioztv.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek menilai penurunan jumlah peserta didik di sekolah negeri bukan lagi sekadar dampak persaingan antarsekolah. PGRI melihat perubahan demografi sebagai faktor utama yang mulai mengancam keberlangsungan sejumlah sekolah, terutama jenjang sekolah dasar (SD).
“Kita sedang menghadapi kenyataan pahit di mana jumlah anak usia sekolah terus menyusut setiap tahun,” ujar Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, Catur Winarno, Kamis (16/7/2026).
Catur menegaskan masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekolah atas sepinya ruang kelas. Menurutnya, tren penurunan angka kelahiran secara nasional menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah peserta didik baru.
“Sekarang, keluarga di wilayah pedesaan hingga pegunungan di Trenggalek cenderung hanya memiliki satu anak saja, sehingga jumlah calon murid baru otomatis merosot tajam,” jelasnya.
Jumlah Anak Menurun, Sekolah Baru Terus Bertambah
Selain menyoroti penurunan angka kelahiran, Catur juga mengkritik kemudahan pemberian izin pendirian sekolah atau madrasah baru di luar kewenangan Dinas Pendidikan. Menurutnya, sejumlah instansi masih menerbitkan izin operasional sekolah baru ketika jumlah anak usia sekolah justru terus menurun.
“Dinas Pendidikan Trenggalek sebenarnya menerapkan aturan yang sangat ketat untuk mendirikan sekolah negeri baru. Namun, instansi lain justru meloloskan izin lembaga baru dengan sangat mudah,” katanya.
Catur menilai kondisi tersebut membuat sekolah negeri harus bersaing dengan lembaga pendidikan baru yang berdiri di lokasi berdekatan. Karena itu, PGRI meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan tersebut agar pemerataan layanan pendidikan tidak memicu persaingan yang tidak sehat.
“Kami butuh perlindungan zonasi yang adil bagi sekolah-sekolah negeri yang sudah lama berdiri,” tegasnya.
PGRI Dorong Sekolah Negeri Berinovasi
Catur meminta sekolah negeri segera beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter sekaligus mengembangkan program keagamaan tanpa meninggalkan identitasnya sebagai sekolah umum.
“Jika para orang tua hari ini mendambakan bekal ilmu agama yang kuat untuk anak mereka, maka sekolah negeri harus mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut secara fleksibel,” ujarnya.
Ia menilai kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid perlu membangun kolaborasi untuk menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut lebih efektif daripada hanya menunggu calon peserta didik mendaftar.
PGRI Minta Tiga Kementerian Sinkronkan Kebijakan
Catur menilai pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan ini sendirian. Karena itu, PGRI mendorong Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial menyusun kebijakan yang saling terintegrasi dalam mengelola layanan pendidikan.
“Tiga kementerian ini mutlak harus duduk bersama untuk merancang tata ruang sekolah yang terintegrasi, agar sekolah negeri tidak mati pelan-pelan,” tegasnya.
Jika jumlah peserta didik terus menurun, Catur menyarankan pemerintah daerah mempertimbangkan penggabungan (merger) sekolah yang berlokasi berdekatan. Menurutnya, langkah tersebut lebih efisien untuk menghemat anggaran sekaligus menata distribusi guru.
“Kami mendukung langkah merger sekolah asalkan keputusan tersebut tidak menyulitkan akses transportasi anak-anak untuk pergi belajar,” tambahnya.
PGRI Minta Pemerintah Tinjau Aturan Rombel
Catur juga mengkritik perbedaan aturan rombongan belajar (rombel) antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menurutnya, pemerintah daerah membatasi jumlah rombel di sekolah negeri, sementara sekolah swasta memperoleh ruang yang lebih longgar.
“Aturan menteri sebenarnya mengizinkan SMP membuka hingga 11 rombel, namun Pemkab Trenggalek membatasi maksimal hanya 9 rombel saja untuk sekolah negeri tertentu,” ungkapnya.
PGRI Trenggalek menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun solusi jangka panjang.
“Tujuan kami bukan mencari siapa yang menang atau kalah dalam perebutan murid ini, melainkan menyelamatkan masa depan layanan pendidikan bagi seluruh anak di Trenggalek,” pungkas Catur.(CIA)
Views: 13
