TRENGGALEK, bioztv.id – Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Madani di Kecamatan Watulimo, Trenggalek, jatuh ke titik nadir. Alih-alih menyelesaikan sengketa dana anggota, para pengurus koperasi justru dinilai meninggalkan tanggung jawabnya satu per satu hingga melumpuhkan seluruh operasional lembaga.
Ketidakhadiran para pemegang kebijakan ini menciptakan ketidakpastian serius bagi tabungan ratusan anggota. Para pengurus kini hanya menyisakan nama dalam struktur organisasi tanpa menunjukkan keaktifan menjadlin komunikasi dengan anggota.
Bendahara Menghilang Sejak Demo Pertama
Perwakilan anggota KSPPS Madani, Nova Handani, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait jajaran manajemen koperasi. Ia menyebut bendahara koperasi, Nur Kholison, tidak pernah muncul selama delapan bulan terakhir.
“Nur Kholison selaku bendahara tidak lagi hadir sejak aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Ia memegang posisi vital, tetapi justru menghilang,” ujar Nova dengan nada kecewa.
Para anggota pun melacak keberadaan bendahara tersebut hingga ke wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, setiap kali anggota mendekat, yang bersangkutan justru berpindah lokasi.
“Kami menelusuri keberadaannya sampai Gunungkidul. Namun, begitu kami tiba, dia langsung pindah tempat. Informasinya masih di wilayah itu, tetapi dia tidak pernah kembali ke Trenggalek,” jelas Nova.
Pengurus Menipis, Operasional Koperasi Kolaps
Selain kehilangan bendahara, anggota juga kehilangan akses komunikasi dengan pengurus lainnya. Dari seluruh jajaran manajemen, kini hanya tersisa satu orang ketua yang masih bisa dihubungi.
“Pengurus sudah tidak bisa kami andalkan. Tinggal satu orang yang masih bisa dihubungi, itu pun jarang aktif dan tinggal jauh dari lokasi,” kata Nova.
Kondisi ini membuat kegiatan operasional koperasi berhenti total, sementara anggota terkatung-katung memperjuangkan nasibnya.
Penagihan Buntu, Arus Kas Macet
Di tengah kekosongan kepemimpinan, para anggota telah membentuk tim untuk menagih kewajiban para peminjam. Kebijakan ini sesuai hasil audiensi sebelumnya. Namun, upaya tersebut berjalan tersendat.
Meski anggota berhasil menemui para debitur, sebagian besar debitur mengaku tidak memiliki dana untuk membayar kewajiban.
“Kami mendatangi para peminjam. Mereka mengakui hutangnya, tetapi tidak memiliki uang untuk membayar. Dana yang masuk sangat minim, sementara pencairan untuk anggota benar-benar berhenti,” ungkap Nova.
Anggota Desak Pemerintah Turun Tangan
Melihat para pengurus yang terkesan melepaskan tanggung jawab, dan arus kas yang mandek, para anggota menilai penyelesaian internal sangat berat. Mereka mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mengambil tindakan tegas.
Nova menegaskan bahwa setiap kesepakatan hasil hearing tidak akan berjalan tanpa pengawasan langsung dari pemerintah.
“Setiap kali kami mencoba menerapkan hasil hearing, selalu menemui hambatan. Kami sangat membutuhkan peran aktif pemerintah. Tanpa langkah tegas, krisis ini akan terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat kecil,” pungkasnya.(CIA)
Views: 27
