TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengincar pinjaman daerah senilai Rp70 miliar untuk mendanai pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2026. Pemkab menimbang dua calon kreditur utama: PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Bank Jatim. Namun, Pemkab belum menetapkan keputusan final.
Sinyal politik menunjukkan kecenderungan ke PT SMI. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa PT SMI menawarkan tambahan Corporate Social Responsibility (CSR) sekitar Rp500 juta apabila Pemkab memilih mereka sebagai pemberi pinjaman.
“Kami masih menunggu progresnya, tapi kecenderungannya memang ke SMI. Mereka menawarkan tambahan CSR sekitar Rp500 juta, meskipun detailnya belum tuntas,” ujar Doding, Rabu (26/11/2025).
Pernyataan itu memunculkan tanya besar: apakah Pemkab akan memilih pemberi pinjaman berdasarkan analisis manfaat ekonomi atau karena iming-iming fasilitas kosmetik?
Pinjaman Infrastruktur: Pendorong Ekonomi atau Penambah Beban Utang?
Pemkab Trenggalek sudah menyusun rencana penggunaan anggaran pinjaman ini meski krediturnya belum diputuskan. Pemkab memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata karena sektor itu dianggap mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap pinjaman ini membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tegas Doding.
Ia merinci, Pemkab akan mengalokasikan Rp41 miliar hingga Rp44 miliar untuk infrastruktur dasar, dan sisanya untuk fasilitas yang berpotensi menambah pendapatan daerah. Sektor pariwisata diperkirakan menyerap Rp15 miliar.
Skema Pembayaran: Utang Lama Hampir Berakhir, Utang Baru Siap Datang
Trenggalek masih membayar pinjaman pandemi Covid-19 dan menargetkan pelunasannya pada 2026. Pinjaman baru Rp70 miliar akan mulai dicicil pada 2027.
Berikut rincian skema pembayaran yang DPRD bahas:
- Tenor: 3 tahun
- Bunga: ±5% per tahun
- Total bunga: ±Rp9 miliar
- Angsuran tahunan: Rp25 miliar–Rp27 miliar
Dengan skema ini, APBD Trenggalek akan menanggung tambahan beban fiskal cukup besar.(CIA)
Views: 32
