TRENGGALEK, bioztv.id — Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Trenggalek akhirnya menjelaskan secara terbuka soal anggaran makan per anak sebesar Rp15.000 yang banyak pihak anggap terlalu kecil. Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas program ini, terutama terkait kecukupan dana untuk setiap porsi makanan.
Wakil Ketua Satgas MBG, Saeroni, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengalokasikan Rp15.000 untuk bahan makanan, tetapi juga untuk komponen pendukung seperti sewa tempat dan biaya operasional.
“Lima belas ribu rupiah itu ada rinciannya. Sekitar tiga ribu rupiah untuk sewa tempat, dua ribu rupiah untuk operasional, dan sepuluh ribu rupiah untuk menu utama,” jelas Saeroni, Kamis (9/10/2025).
Rincian Anggaran: Porsi Balita Lebih Kecil
Saeroni menyebut, pemerintah mengalokasikan Rp10.000 per porsi untuk menu utama bagi pelajar jenjang SD hingga SMA. Untuk anak usia dini atau balita, pemerintah menurunkan alokasi menjadi Rp8.000 agar lebih sesuai dengan kebutuhan gizi harian.
“Biaya operasional itu termasuk untuk relawan, tenaga masak, dan pendukung lainnya. Jadi, kami tidak memakai semua dana untuk membeli bahan makanan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Satgas MBG menyusun menu secara terukur dengan melibatkan ahli gizi. Pemerintah ingin memastikan setiap porsi makanan memenuhi kebutuhan nutrisi anak.
“Kami melibatkan ahli gizi supaya kandungan gizinya sesuai dan tidak asal kenyang,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Masyarakat dan Sekolah Awasi Program
Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengundang masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Mereka menyediakan kanal pengaduan di setiap dapur penyedia dan membuka jalur pelaporan resmi bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan.
Saeroni menilai partisipasi publik sangat penting untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran program makan bergizi gratis.
“Kami berharap masyarakat dan sekolah ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan agar program ini tepat sasaran,” pungkasnya.
Langkah pemerintah membuka rincian anggaran ini menunjukkan komitmen transparansi dan memperkuat kepercayaan publik. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke anak-anak penerima manfaat.(CIA)
Views: 50
