TRENGGALEK, bioztv.id – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Trenggalek stagnan. Hingga pertengahan 2025, klasifikasi jalan mantap baru mencapai 66,89 persen, dan perkiraan menunjukkan angkanya belum akan menembus 80 persen hingga akhir tahun.
Padahal, jalan mantap menjadi indikator utama pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Sayangnya, capaian minim ini tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran dan perencanaan yang utuh.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengatakan angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara keseluruhan karena data itu belum memasukkan kegiatan yang dibiayai APBD Perubahan 2025.
“Kondisi jalan kita saat ini baru 66 persen yang nilainya masuk klasifikasi mantap. Itu pun belum termasuk kegiatan infrastruktur pada APBD Perubahan 2025 yang belum terhitung,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan, untuk mencapai target ideal 100 persen jalan mantap, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Namun, keterbatasan fiskal, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur melalui pinjaman daerah, membuat target realistis sulit tercapai.
“Kalau ingin 100 persen jalan mantap, anggarannya harus Rp1,2 triliun. Tapi dengan kondisi kita saat ini, saya yakin belum bisa sampai 80 persen sampai akhir tahun ini,” tegasnya.
Wahyudianto juga menyoroti pola perencanaan pembangunan jalan yang masih parsial dan tidak terintegrasi antarruas. Menurutnya, pola ini berpotensi memboroskan anggaran karena jalan yang baru diperbaiki sering rusak kembali akibat titik penghubung lainnya belum tertangani.
“Harus terencana secara utuh. Jangan sampai satu titik diperbaiki, tapi bagian jalan lain yang terhubung justru rusak. Akhirnya setelah proyek selesai, kerusakan tetap terjadi,” tandasnya.
Ia memprediksi struktur anggaran daerah untuk 2026 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Beberapa perubahan hanya terjadi pada pergeseran alokasi di sektor-sektor tertentu, tanpa ada lonjakan signifikan di bidang infrastruktur dasar.
“APBD tahun depan kita secara umum hampir sama dengan tahun ini. Tidak jauh berbeda, hanya pergeseran alokasi di beberapa sektor,” ungkapnya.
Dengan kondisi seperti ini, Pemkab Trenggalek tidak hanya kekurangan dana untuk membangun jalan mantap, tetapi juga menghadapi masalah perencanaan dan arah kebijakan. Di tengah pembiayaan yang sebagian mengandalkan utang daerah, publik perlu mengawal agar pembangunan berjalan efektif. Artinya, pembangunan tidak sekadar mengejar angka, tetapi benar-benar memberi manfaat berkelanjutan.(CIA)
Views: 44
