TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Kabupaten Trenggalek seharusnya memulai rapat paripurna pukul 09.00 WIB pada Senin (22/9/2025). Namun, rapat yang membahas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 itu molor hingga 1,5 jam karena Wakil Bupati Syah Muhammad Natanegara baru hadir mewakili Bupati Mochamad Nur Arifin.
Keterlambatan ini langsung memicu tanda tanya di kalangan anggota dewan dan undangan. Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 33 orang hadir bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wabup Sebut Keterlambatan Akibat Miskomunikasi
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengakui ia terlambat karena terjadi miskomunikasi soal jadwal. Ia menyebut keterlambatan itu hanya sebatas human error dan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Ya biasa, human error, ada miskomunikasi. Endak itu tidak usah dikomentari ya,” ujar Syah seusai rapat.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, membenarkan adanya perbedaan persepsi soal jadwal rapat antara eksekutif dan legislatif.
“Ya itu kan miskomunikasi. Saya sudah merencanakan jam 09.00, tapi yang diinformasikan oleh Pak Wabup jam 10.00. Human error. Pak Wabup sama Pak Bupati satu kesatuan lah,” tegas Doding.
Nota RAPBD 2026 Akhirnya Diserahkan
Meski molor, rapat tetap berjalan sesuai agenda. Wakil Bupati akhirnya menyerahkan nota penjelasan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD. Dalam nota itu, Pemkab memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,9 triliun, sementara belanja menembus Rp2 triliun lebih. Proyeksi ini otomatis membuka potensi defisit sekitar Rp100 miliar.
Syah menegaskan, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran transfer dana ke daerah. Bahkan, ia menyebut ada wacana tambahan dana pusat yang bisa menutup sebagian defisit.
“Hari ini kami mengajukan rancangan APBD Trenggalek tahun anggaran 2026 di Paripurna DPRD. Fokus anggaran tetap pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan. Ada penekanan juga untuk dana emergency,” jelas Syah.
Catatan Publik soal Kedisiplinan
Keterlambatan rapat paripurna ini menambah daftar panjang kritik publik terkait kedisiplinan birokrasi dalam menjalankan agenda resmi. Meskipun pembahasan APBD menjadi fokus utama, molornya rapat hingga 1,5 jam menunjukkan lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan.(CIA)
Views: 48
