TRENGGALEK, bioztv.id – Pompa atau dispenser BBM di SPBU milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dikelola PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) terus menuai sorotan. Direktur PT Jet mengakui jika dispenser BBM-nya sering mengalami kerusakan teknis alias losses, namun, operasionalnya tetap berjalan masif hingga saat ini. Meski PT JET klaim losses menyebabkan takaran berlebih, tidak menutup kemungkinan alat yang rusak justru bekerja sebaliknya.
Pengelola SPBU yang ada di sebelah Terminal Bus Trenggalek ini mengaku jika losses pada alat ukut telah menyebabkan kerugian besar. Bahkan kerugian ini lebih besar dari pendapatan yang disetorkan ke kas daerah. Disisi lain, Komisi II DPRD Trenggalek menilai kondisi ini akibat lemahnya managemen SPBU, sehingga harus segera dievaluasi.
Direktur PT JET, Mardianto Harahap, tak menampik bahwa pompa pengukur BBM di SPBU milik BUMD ini sudah tidak ideal lagi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan atau losses pada alat dispenser bisa menyebabkan keluaran BBM melebihi standar, bahkan mencapai 20 hingga 40 mililiter per 20 liter BBM yang terjual.
“Sebenarnya kami prihatin. Mesin ini sudah tua, spare part-nya sudah sulit. Meski setiap tahun dilakukan tera, kenyataannya baru ditera hari ini, besok sudah lari lagi,” ungkap Mardianto saat dikonfirmasi di Trenggalek.
Menurutnya, kondisi ini membuat perusahaan terus merugi. Dalam setahun, kerugian akibat losses ditaksir mencapai Rp 200 hingga Rp 300 juta. Sementara setoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru lebih kecil, hanya sekitar Rp 100 juta per tahun.
“Bagaimana kami bisa menekan losses kalau tidak ada tambahan penyertaan modal dari pemerintah? Kalau itu bisa dipenuhi, kami optimistis setoran PAD bisa naik lebi dari dua kali lipat,” tambahnya.
Namun alasan itu tak sepenuhnya bisa diterima DPRD Trenggalek. Ketua Komisi II DPRD, Mugianto, menilai pengelolaan SPBU oleh PT JET justru menunjukkan lemahnya manajemen. Menurutnya, dalam hitungan bisnis, apa yang dijalankan oleh BUMD tersebut justru membawa kerugian bagi daerah.
“Pendapatan bersih perusahaan Rp 160 juta per bulan, tapi pengeluarannya sampai Rp 140 juta. Di tahun 2024, setoran ke PAD hanya Rp 100 jutaan. Ini jelas buntung, bukan untung,” tegas Mugianto.
Ia mendorong agar pemerintah daerah segera mengevaluasi tidak hanya direksi PT JET, tetapi juga unit perekonomian di Sekretariat Daerah Trenggalek yang dianggap lalai dalam melakukan pembinaan terhadap BUMD.
“SPBU ini kan milik rakyat. Kalau terus-menerus rugi, lalu apa gunanya dikelola BUMD?. ke depan evaluasi menyeluruh harus dilakukan” tandasnya.(CIA)
Views: 7
