TRENGGALEK, bioztv.id – Pemotongan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Trenggalek. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyoroti dampak serius yang ditimbulkan, termasuk potensi terganggunya program pembangunan daerah serta penyesuaian skala prioritas yang sudah ditetapkan.
Menurut Doding, pemotongan anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas, kebijakan ini bisa berimbas langsung pada berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, hingga tingkat kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa efisiensi ini juga berpotensi mempengaruhi perhitungan indikator pertanggungjawaban APBD daerah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, capaian pembangunan bisa terganggu
“Ketika anggaran sudah disusun berdasarkan skala prioritas dan tiba-tiba harus dipotong, tentu ini menjadi masalah besar. Sebab, indeks-indeks penting seperti kemiskinan, pembangunan desa, dan tingkat pengangguran juga ikut terdampak,” ujar Doding.
Selain itu, kebijakan pemotongan anggaran juga berpotensi memengaruhi alokasi perjalanan dinas DPRD dan eksekutif. Namun, hingga saat ini, rencana pemotongan perjalanan dinas tersebut masih belum dibahas lebih lanjut di internal DPRD. Wakil rakyat harus memastikan agar efisiensi tetap berjalan tanpa menghambat tugas dan fungsi pemerintahan.
“Untuk perjalanan dinas, kita masih menunggu perhitungan dari eksekutif. Kita perlu tahu berapa persen pemotongan yang dialokasikan untuk DPRD dan eksekutif. Karena ini menjadi satu kesatuan,” jelasnya.
Doding juga berharap agar Pemkab Trenggalek, khususnya Bupati Trenggalek, dapat segera mencari solusi terbaik guna mengatasi dampak pemotongan anggaran ini. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi kepala daerah karena keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kinerja pembangunan yang telah dirancang sebelumnya.
“Pak Bupati pasti juga menghadapi kesulitan besar dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena ketika anggaran dipangkas, harus ada langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah. Jangan sampai ada sektor krusial yang terbengkalai,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, DPRD Trenggalek menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran agar efisiensi yang dilakukan tidak berdampak buruk bagi kepentingan masyarakat.
“Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan warga serta keberlanjutan program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 1
