TRENGGALEK, bioztv.id – Tak ingin kejadian sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun 2022 yang cukup tinggi kembali terulang pada Tahun 2023, Komisi 1 DPRD Trenggalek kembali minta OPD cermati perencanan dan pelaksanaan APBD Tahun ini. Komisi 1 tekankan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa sinkron dan terlaksana dengan baik.
Dari hasil rapat kerja Komisi 1 DPRD Trenggalek dengan sejumlah OPD Mitra, Komisi 1 meminta agar perencanana pembangunan merupakan perencanana yang bbenar benar bisa dieksekusi. Jika tidak, maka perencanana tersebut justru akan menjadi sumber SILPA. Karena jika perencanaan tidak sinkron dengan kondisi dilapangan, maka anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya justru tidak bisa terserap secara maksimal. Bahkan, anggaran tersebut justru tidak bisa terserap sama sekali.
Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin menyampaikan, salah satu perencanana yang tidak bisa dieksekusi pada Tahun 2022 lalu adalah rencana anggaran gaji pegawai pemerintah dengan eprjanjian kerja (P3K). Karena pada Tahun 2022 tahapan perekrutan P3K ternyata belum tuntas, sehingga anggaran gaji juga tidak bisa terserap. Akibatnya, anggaran tersbeut justru menjadi penyumbang SILPA yang cukup besar.
Alwi juga menambahkan, untuk mengantisipasi adanya SILPA yang cukup tinggi pada Tahun 2023 ini, Pemerintah daerah mulai eksekusi perencanaan sesuai target utama pembangunan. DIantaranya terkait Infrastruktur, Penanganan Kemiskinan Ekstream, dan penanganan stunting. Tahapan pelaksanaan Infrastruktur juga dimulai lebih awal, Selain itu Komisi 1 Juga meminta agar sejumlah OPD yang memiliki kegiatan lebih banyak, juga diberi tambahan anggaran. Sehingga proses penyerapan anggaran bisa lebih baik dan sesuai perencanaan.
Views: 43
