TRENGGALEK, bioztv.id – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Dalam rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), DPRD menuntut agar setiap rupiah anggaran memiliki dasar data dan manfaat yang jelas.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, mendorong perubahan pola pikir dalam penyusunan anggaran daerah. Ia mengajak seluruh pihak meninggalkan kebiasaan lama yang tidak berbasis data, dan menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta target pembangunan yang terukur.
“Kita harus ubah sistem penganggaran supaya semuanya berbasis data. Karena kita sudah punya RPJMD, maka kita wajib mengelola data yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan,” ujar Husni saat memimpin rapat kerja di Kantor DPRD Trenggalek.
DPRD Soroti Efektivitas Anggaran Publikasi Rp 1,1 Miliar
Dalam pembahasan, Komisi I menyoroti efektivitas penggunaan anggaran publikasi Kominfo yang mencapai Rp 1,1 miliar dari total anggaran dinas sebesar Rp 11 miliar tahun ini.
Komisi I mempertanyakan dasar alokasi dana kerja sama publikasi dengan sekitar 60 media tersebut, apakah benar-benar disusun berdasarkan data kinerja dan dampak publikasi.
“Kita sudah tanya, apakah angka ini muncul berdasarkan data atau hanya mengikuti tradisi lama. Karena sekarang harus efisien, jangan asal menganggarkan,” kritik Husni.
Soroti Program Konten Rp 200 Juta, DPRD Minta Manfaatnya Terukur
Husni juga menyoroti program penyusunan konten publik di Dinas Kominfo senilai sekitar Rp 200 juta. Ia mengingatkan dinas agar tidak membuat konten hanya berdasarkan inisiatif internal, tetapi juga menyesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan publik.
“Jangan sampai konten itu hanya lahir dari OPD tanpa melihat realitas di masyarakat. Manfaatnya harus jelas, apakah benar-benar sampai ke tujuan atau hanya sekadar formalitas,” tegasnya.
Husni menegaskan pentingnya memastikan setiap pos anggaran berdampak langsung pada penguatan komunikasi publik dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban seremonial.
DPRD Minta Kominfo Prioritaskan Media Lokal
Komisi I DPRD Trenggalek meminta Kominfo memprioritaskan kerja sama publikasi dengan media lokal. Langkah ini bertujuan agar anggaran publikasi lebih berdaya guna dan berdampak langsung pada masyarakat daerah.
“Kami menyarankan agar penggunaan anggaran publikasi diarahkan untuk kepentingan masyarakat setempat, termasuk melalui media lokal yang memahami karakter dan kebutuhan warga Trenggalek,” pungkas Husni.
DPRD menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik serta pemerataan manfaat ekonomi bagi pelaku media lokal yang selama ini menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.(CIA)
Views: 27
