Beranda NEWS MOMENT Perubahan Perda Bea Perolehan Tanah, DPRD Trenggalek Minta Penyesuaian NJOP Dilakukan Berkala

Perubahan Perda Bea Perolehan Tanah, DPRD Trenggalek Minta Penyesuaian NJOP Dilakukan Berkala

178

TRENGGALEK, bioztv.id – Sudah difinalisasi, pembahasan renperda perubahan perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan segera diparipurnakan. Dalam hal ini pansus 1 DPRD Trenggalek menekankan agar pemerintah daerah lakukan penyesuaian NJOP secara berkala, minimal setiap 3 tahun sekali.

Berdasarkan keterangan ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, untuk pembahsan ranperda perubahan perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan saat ini sudah difinalisasai. Untuk proses selanjutnya akan segera diparipurnakan dan dimintakan evaluasi dari gubernur. Pada perubahan perda ini, pasnsus 1 juga meminta agar nilai jual obyek pajak (NJOP) disesuaikan dengan kondisi terkini, minimal bisa mendekati harga real. Pasalnya, saat ini harga yang tertera pada NJOP rata rata hanya 40% dari harga real dilapangan. Setelah adanya perubahan perda dan dilakukannya appraisal, nantinya diharapkan harga NJOP minimal sudah pada angka 70% dari harga real

Lebih lanjut Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarudin menyampaikan, Salah satu hal yang menonjol dari perubahan perda ini, adanya peningkatan batas pembelian yang wajib membayar bea perolehan. Jika sebelumnya pembelian 60 juta sudah wajib bayar bea perolehan, tapi sekarang tidak. Pembelain yang wajib membayar bea perolehan hanya yang diatasa 70 juta saja. Peningkatan batas ini tentunya akan meringankan rakyat kecil yang membeli tanah, karena untuk pembelian yang dibawah 70 juta tidak perlu lagi membayar bea.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perubahan perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini dilakukan karena ada hal substansi, yaitu terkait pendapatan dari BPHTB yang dinilai kurang signifikan. Sehingga perlu adanya perubahan beberapa pasal untuk dilakukan penyesuaian nominal dengan kondisi terkini. Meski demikian perubahan ini dinilai tidak akan merugikan rakyat kecil dam proses pembelian tanah.