TRENGGALEK, bioztv.id – Diduga penanganan kurang maksimal, kuota penyerapan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) di Kabupaten Trenggalek tidak bisa terserap secara keseluruhan, sehingga ratusan kuota tersebut nganggur dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
Berdasarkan keterangan Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Trenggalek, sedikitnya ada 700 kuota RTLH dari kementerian PUPR yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun seiring berjalannya waktu, dari 700 kuota tersebut hanya bisa terserap 150 kuota saja.
Ketua Fraksi Demokrat, Mugianto menerangkan, pihaknya sangat menyayangkan kinerja dinas perumahan kawasan permukiman dan lingkungan hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek, yang tidak mampu menyerap peluang kuota bedah rumah dari kementerian PUPR tersevut. Pasalnya, di Trenggalek sendiri masih banyak masyarakat yang membutuhkan, namun justru tidak mampu diserap secara keseluruhan.
Perlu diketahui bahwa, Untuk realisasi kuota bantuan RTLH ini akan diberikan secara langsung kepada penerima berupa uang tunai sebesar 15 Juta rupiah, Sedangkan untuk pemanfaatan uang bantuan tersebut harus digunakan untuk renovasi rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni.
Views: 0
