TRENGGALEK, bioztv.id – Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 memicu sorotan tajam dari DPRD Trenggalek. Komisi II menilai rancangan arah belanja daerah masih jauh dari kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.
Komisi II menyampaikan catatan kritis tersebut setelah menggelar rapat kerja maraton bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk mengkaji usulan program dan anggaran sebelum pembahasan berlanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Tim kami sedang memilah secara ketat mana program yang benar-benar mendesak dan mana kegiatan yang masih bisa kita tunda, sehingga kita bisa mengalihkan anggarannya ke sektor yang lebih menyentuh warga,” tegas Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto.
Mugianto menegaskan, legislatif ingin menguji skala prioritas setiap program yang diajukan OPD.
Dalam pembahasan awal, para anggota dewan menemukan sejumlah program yang belum mendesak, tetapi sudah menyerap anggaran cukup besar.
“Itu poin penting yang bakal kami evaluasi total dalam pembahasan anggaran nanti,” tambahnya.
Alokasi Infrastruktur Hanya 8 Persen
Komisi II mengkritik kecilnya porsi belanja infrastruktur dalam draf APBD 2027. Berdasarkan paparan KUA-PPAS, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 8 persen dari total APBD untuk pembangunan fisik dan fasilitas umum.
Mugianto menilai angka tersebut tidak sebanding dengan kondisi di lapangan. Warga di berbagai wilayah Trenggalek masih menghadapi jalan berlubang, jembatan rusak, hingga bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Kalau melihat paparan KUA-PPAS kemarin, postur APBD kita jelas belum berpihak kepada rakyat, khususnya untuk belanja infrastruktur. Padahal kerusakan infrastruktur di Trenggalek menuntut penanganan secepatnya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyusun kembali komposisi belanja agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan penguatan belanja publik. Karena itu, Komisi II akan mengusulkan rasionalisasi program nonprioritas untuk memperluas ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur.
Pangkas Program Seremonial, Tambah Anggaran Infrastruktur
Komisi II akan membawa hasil evaluasi tersebut ke pembahasan Banggar DPRD. Komisi itu juga akan mengusulkan pemangkasan anggaran kegiatan yang kurang prioritas, lalu mengalihkan dananya ke proyek pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Mugianto meyakini peningkatan anggaran infrastruktur akan mempercepat perbaikan pelayanan publik.
“Kalau kita bisa memperbesar alokasi anggaran infrastruktur, rakyat langsung merasakan manfaatnya. Akses jalan, perbaikan jembatan, sampai renovasi sekolah rusak bisa kita selesaikan lebih cepat,” tegas politisi Demokrat tersebut.(CIA)
Views: 16
