TRENGGALEK, bioztv.id – Dugaan pungutan berkedok sumbangan dan amal di SMAN 1 Kampak mencuat ke permukaan. Ratusan siswa pun menggelar aksi demo pada Selasa kemarin. Meskipun pemerintah sudah melarang pungutan, para siswa mengaku pihak sekolah masih membebankan banyak tanggungan, mulai dari SPP bulanan, amal jariyah (AMJ), tabarrot, hingga infak Jumat.
Lusiana Putri, siswi kelas XII SMAN 1 Kampak, menilai praktik itu membingungkan dan tidak transparan. Ia menyebut pihak sekolah seperti mewajibkan siswa membayar, meskipun mereka menyebutnya dengan sumbangan atau infak.
“Sekolah masih membebani siswa dengan uang seragam, SPP bulanan, amal jariyah, tabarrot, sampai infak Jumat,” ungkap Lusiana kepada wartawan.
Menurut Lusiana, pihak sekolah juga menentukan nominal yang tidak kecil. Mereka mematok SPP Rp65 ribu per bulan, menetapkan harga seragam siswa baru lebih dari Rp1 juta, serta pernah menarik iuran amal jariyah Rp1 juta per siswa di tahun 2022 sebelum menurunkannya menjadi sekitar Rp500 ribu.
“Kalau tabarrot itu singkatan dari tabungan akhirat, katanya untuk pembangunan masjid sekolah. Tapi kami tidak tahu uangnya sebenarnya dipakai untuk apa,” tegas Lusi.
Kepala Sekolah: Semua Iuran Sukarela
Menanggapi tudingan itu, Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, menegaskan semua pembayaran di sekolahnya bersifat sukarela. Ia menjelaskan bahwa pihak komite bersama wali murid yang menentukan jenis dan besaran sumbangan.
“Sumbangan itu sifatnya sukarela. Ada yang untuk amal jariyah, ada juga yang untuk peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, untuk pengembangan musala kami memakai rekening Tabarrot yang terpisah dari komite,” jelas Bahtiar.
Bahtiar menyebut pihak sekolah sudah memakai dana yang terkumpul untuk pembangunan fasilitas, termasuk musala yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
“Contoh, kami membiayai pembangunan sisi timur musala dengan dana AMJ sekitar Rp25 juta. Kebutuhan totalnya lebih dari Rp50 juta, jadi harus bertahap,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua wali murid memberi kontribusi dalam jumlah sama. Bahkan, menurutnya ada orang tua siswa yang tidak menyumbang sama sekali.
Namun, meskipun pihak sekolah menyebut semua pembayaran sukarela, para siswa menilai mekanisme itu tetap memberatkan. Mereka menilai istilah “sumbangan” justru menyerupai pungutan wajib. Keresahan muncul karena pihak sekolah tidak pernah mempublikasikan rincian penggunaan dana. Para siswa pun mempertanyakan mengapa pembayaran terus muncul dengan berbagai istilah, sementara manfaat langsung untuk mereka nyaris tidak terlihat.(CIA)
Views: 94
