TRENGGALEK, bioztv.id – Cermati Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023, Anggota Banggar DPRD Trenggalek prediksi penyelesaian infrastruktur hanya dibawah 40%. Namun, jika penanganan Infrstruktur tersebut mulai digenjot sejak perubahan APBD 2022, dimungkinkan bisa terselesaikan.
Berdasarkan keterangan salah satu anggota badan anggaran (Banggar) yang sekaligus ketua Komisi 2 DPRD Trenggalek, Mugianto menyampaikan. Sesuai proyeksi yang disampaikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pihaknya tidak yakin penangana infrastruktur bisa tuntas pada Tahun 2023. Sehingga harus ada peningkatan anggaran dan penanganan sejak perubahan anggaran anggaran. Artinya, penanganan harus dimulai sejak akhir Tahun 2022 ini. Misal, dengan cara pada perubahan anggaran nanti dimaksimalkan anggaran untuk perawatan rutin pemeliharaan jalan.
Lebih lanjut Mugianto menerangkan, Setelah penanganan Infrastruktur dimulai pada perubahan anggaran tahun ini. Kemudian pada tahun 2023 mendatang, penanganannya juga harus betul betul maksimal, Artinya, penanganan infrastruktur jangan hanya tambal sulam saja, karena hal ini tidak akan menyelesaikan persoalan infrastruktur secara maksimal.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kritisi Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023. Anggota banggar DPRD Trenggalek tekankan anggaran infrastruktur ditingkatkan. Pasalnya, dari pencermatan KUA-PPAS tersebut, anggaran infrastruktur justru lebih rendah dari RPJMD maupun RKPD.
Views: 75
