TRENGGALEK, bioztv.id – Dinilai ada pergeseran anggaran yang belum dijelaskan dengan bukti fisik, sejumlah anggota DPRD Trenggalek meminta rapat paripurna penetapan Ranperda LPJ APBD 2021 menjadi Perda di scors. Pasalnya, hingga rapat paripurna dilaksanakan, pemerintah daerah belum menyerahkan dokumen tersebut.
Mengacu keterangan salah satu anggota Fraksi PKS yang sekaligus Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin Menyampaikan, Dokumen fisik yang diminta pada rapat paripurna ini terkait dasar hukum pergeseran anggaran pada sejumlah OPD. Pasalnya, untuk nominal pendapatan ada pergeseran 1 M Kesepakatan pada APBD. Sedangkan dari perubahan ke LPJ APBD ada pergeseran sekitar 3,2 Milar Rupiah. Sehingga ia pertanykan dasar hukum dari pergeseran itu.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara menyampaikan, terkait permintaan scors rapat paripurna ini pihaknya mengakui jika ada ebebrapa hal yang kurang bisa memuaskan permintaan dari anggota DPRD. Menurutnya, hal ini sebenarnya hanyalah miss komunikasi saja.
Disisi lain, Alwi juga menjelaskan, secara lisan, dalam rapat paripurna tadi sempat disampaikan jika sumber pergeseran anggaran itu berasal dari bantuan keuangan pemerintah Provinsi jawa Timur. Sehingga ada pergeseran penambahan anggaran pada sejumlah OPD. Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuannya adalah peraturan bupati (Perbup). Sehingga ia pertanyakan apakah perbup bisa menganulir perda yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Views: 39
