TRENGGALEK, bioztv.id – Suasana haru menyelimuti Ruang Rapat Gedung DPRD Trenggalek. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, tak kuasa menahan air mata saat memimpin hearing yang membongkar carut-marut pendataan warga miskin.
Doding terus mengusap matanya ketika mendengar kesaksian warga yang menghadapi perubahan data desil serta kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif.
Di tengah forum emosional itu, kasus yang menimpa seorang warga Desa Sumberdadi menjadi potret nyata dampak buruk ketidakakuratan data jaminan sosial.
Seorang janda miskin kini menghadapi tagihan rumah sakit Rp15 juta setelah suaminya meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif.
“Ibu Rusmini merupakan warga desa Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek, suaminya meninggal setelah menjalani perawatan sehari semalam di rumah sakit,” ujar Doding.
Keluarga tersebut awalnya berharap Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa menanggung biaya pengobatan. Namun, petugas fasilitas kesehatan menolak kartu itu karena sistem mencatat statusnya sudah nonaktif saat pasien membutuhkan penanganan medis darurat.
“Saat itu pasien masuk RSUD hari Sabtu, jadi mereka tidak bisa reaktivasi kartu BPJS-nya yang mati,” kata Doding.
Rumah sakit akhirnya mencatat pasien sebagai pasien umum. Ironisnya, sistem pendataan sosial justru menempatkan keluarga tak mampu itu dalam Desil 6, kelompok yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Suasana Haru di Tengah Keluhan Warga dan Kepala Desa
Koalisi Rakyat Trenggalek bersama puluhan kepala desa dan warga mendatangi Gedung DPRD. Mereka menyampaikan keluhan tentang ketidaksesuaian data dengan kondisi warga di lapangan.
Doding mengatakan DPRD sengaja menghimpun berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengurai persoalan yang terus membebani warga miskin.
Menurut Doding, data resmi pemerintah pusat kerap berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat di desa.
“Sekarang banyak warga yang sebelumnya masuk Desil 4, tetapi tiba-tiba melonjak naik jadi Desil 6,” kata Doding dengan suara bergetar.
Padahal, kondisi ekonomi warga tersebut tidak menunjukkan perubahan berarti.
“Padahal kondisi riil mereka di lapangan masih tergolong warga kurang mampu,” lanjutnya.
Kondisi itulah yang memicu luapan emosi Doding hingga meneteskan air mata di hadapan peserta rapat.
Warga Miskin Baru Mengetahui Kartu KIS Mati Saat Darurat
Selain persoalan data desil, DPRD Trenggalek juga menyoroti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya peserta PBI yang mendapat pembiayaan dari pemerintah pusat.
Doding menilai persoalan itu sangat krusial karena warga sering baru mengetahui status kepesertaan mereka ketika membutuhkan layanan medis.
“Banyak kepesertaan BPJS yang nonaktif, terutama peserta PBI dari pemerintah pusat,” ungkap Doding.
DPRD Trenggalek kemudian mendesak Pemkab Trenggalek mengambil langkah cepat untuk menangani persoalan tersebut.
“Kami merekomendasikan pemerintah daerah untuk melangkah cepat mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS yang mati itu,” tegasnya.
Doding juga meminta jajaran dinas terkait tidak sekadar menunggu laporan warga.
“Pihak terkait harus segera bergerak, jemput bola langsung ke lapangan,” tambah Doding.
Suami Meninggal, Keluarga Miskin Warisi Tagihan Rp15 Juta
Kasus yang menimpa Rusmini, warga RT 2 RW 1 Dusun Krajan, Desa Sumberdadi, menjadi salah satu cerita paling memilukan dalam hearing tersebut.
Suaminya meninggal dunia di RSUD dr. Soedomo Trenggalek setelah menjalani perawatan. Keluarga kemudian menghadapi persoalan biaya karena kepesertaan BPJS tidak aktif.
Ketua BPD Sumberdadi, Sujito, yang mendampingi keluarga tersebut, mengatakan rumah sakit akhirnya mencatat pasien sebagai pasien umum selama menjalani perawatan darurat.
“Pasien akhirnya merawat diri di rumah sakit selama satu hari satu malam hingga meninggal dunia. Padahal keluarga ini benar-benar tidak mampu,” ungkap Sujito.
Persoalan semakin berat setelah keluarga membawa jenazah pulang. Rumah sakit menerbitkan tagihan perawatan sebesar Rp15 juta.
“Sampai hari ini keluarga tidak memiliki uang sama sekali untuk melunasi tagihan Rp15 juta akibat perawatan sehari semalam itu,” ujar Sujito.
Sistem Catat Desil 6, Padahal Rumah Sangat Tidak Layak
Keluarga Rusmini juga menghadapi persoalan pada data desil. Sujito mengatakan sistem pendataan memasukkan keluarga tersebut ke dalam Desil 6.
Padahal, kondisi kehidupan mereka jauh dari gambaran keluarga sejahtera. Sujito bahkan menilai keluarga tersebut lebih layak masuk Desil 1.
“Warga yang kami dampingi ini masuk Desil 6, padahal jika melihat kondisi nyatanya, mereka sangat layak masuk Desil 1,” jelas Sujito.
Ia mengatakan keluarga itu tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni. Mereka juga tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
DPRD Minta Pemkab Trenggalek Tidak Bertumpu pada Data Layar
Melihat persoalan tersebut, Doding mendesak Pemkab Trenggalek segera memperbarui data desil melalui Musyawarah Desa (Musdes) di seluruh wilayah.
Ia meminta pemerintah melibatkan BPS, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta pemerintah desa dalam proses pembaruan data.
“Harapan kami, data desil yang ada sekarang bisa diperbarui total sesuai dengan kondisi objektif di lapangan,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 82
