TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menargetkan pengisian 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II yang masih kosong pada 2027. Pemkab bersama DPRD mendorong percepatan penataan birokrasi agar seluruh organisasi perangkat daerah dapat menjalankan tugas secara optimal.
Pembahasan percepatan pengisian jabatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Komisi I DPRD Trenggalek bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, mendorong pemerintah daerah mulai menjalankan tahapan seleksi jabatan secara bertahap pada semester pertama 2027.
“Insyaallah pada 2027 nanti akan terisi semuanya, sejumlah 10 jabatan yang kosong dan sekda,” tegas Guswanto.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menyatakan bahwa BKPSDM tengah menyiapkan dokumen pengajuan izin seleksi kepada instansi pembina kepegawaian di tingkat pusat. Pemkab berharap proses administrasi tersebut rampung agar seleksi dapat dimulai lebih awal.
“Harapannya di penghujung tahun ini bisa dilaksanakan seleksi JPT. Kurang lebih ada 10 untuk JPT,” ungkap Triadi.
Pemkab Siapkan Seleksi Terbuka untuk 10 Jabatan
Triadi menegaskan bahwa Pemkab Trenggalek akan menggunakan mekanisme seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi 10 jabatan kepala dinas dan badan tersebut. Pemerintah daerah akan mengacu pada regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku.
Pemkab menyiapkan mekanisme tersebut untuk mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan seleksi terpenuhi sebelum membuka tahapan pendaftaran.
“Tentunya menggunakan regulasi yang sebelumnya, jadi sudah disiapkan berkaitan dengan sistem open bidding dan sebagainya,” terang Triadi.
DPRD Soroti Kesiapan Pejabat dan Anggaran Seleksi
Komisi I DPRD Trenggalek menilai pemerintah daerah perlu segera mengisi jabatan definitif untuk menjaga stabilitas organisasi perangkat daerah. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam jangka panjang memiliki keterbatasan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan kewenangan tertentu.
Guswanto menyoroti dua hal yang perlu pemerintah daerah pastikan sebelum menjalankan seleksi terbuka, yakni kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.
Pertama, BKPSDM perlu memastikan calon peserta memenuhi persyaratan kepangkatan, rekam jejak, dan kualifikasi pendidikan serta pelatihan kepemimpinan sesuai ketentuan.
Kedua, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional panitia seleksi (Pansel) yang independen. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar proses seleksi berjalan sesuai jadwal.
“Yang pertama SDM-nya sudah siap apa belum, termasuk persyaratannya. Yang kedua, anggarannya mampu apa tidak. Tadi dari BKD menyampaikan bahwa pada semester pertama 2027 sudah mulai pengisian,” papar Guswanto.
Seleksi Sekda Definitif Juga Masuk Agenda
Selain mengisi 10 jabatan JPTP, Pemkab Trenggalek juga perlu menyiapkan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Saat ini, Stefanus Triadi Atmono masih menjalankan tugas sebagai Pj Sekda.
DPRD menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mencadangkan anggaran seleksi dalam rancangan APBD. Selanjutnya, Pemkab perlu memastikan kesiapan administrasi, sumber daya manusia, dan anggaran agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Percepatan pengisian jabatan definitif menjadi bagian penting dalam penataan birokrasi Trenggalek. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, dan pelayanan publik selama proses seleksi berlangsung.(CIA)
Views: 17

















