OPINI – Metode pemenangan Pilkades yang selama ini dilakukan oleh para calon dan tim atau pendukungnya tampaknya kurang edukatif dan bahkan cenderung merusak demokrasi. Hal ini berdampak pada tradisi dan budaya berdemokrasi yang kualitasnya masih tetap rendah, didominasi oleh pendekatan transaksional, klaim politik, dan pola pengorganisiran yang kadang juga memicu konflik dan disitegrasi sosial (perpecahan).
Penggalangan dukungan dan upaya mencari suara yang dilakukan tidak disertai dengan penguasaan visi-misi baik oleh calon sendiri maupun para tim dan pendukung ketika mereka mencari suara (pemilih). Bentuk yang paling parah yang tak jarang dijumpai adalah begini: Calon kepala desa minta tolong pada orang untuk mencari suara, dan modalnya adalah iming-iming jumlah isi amplop. Sehingga yang dilakukan kader, tim, atau pendukung adalah menemui orang dengan pesan komunikasi seperti ini: “Ayo ikut aku milih calonku, nanti akan dikasih amplop seratus ribu. Mau ya? Sini tak catat!”
Praktiknya, tim atau kader hanya bertugas untuk dua hal. Pertama, mencatat orang-orang yang nantinya diharapkan akan memilih calonnya. Kedua, membagi amplop.
Partisipasi politik warga, terutama para aktor, kader, tim, hanyalah di situ. Sedangkan calon juga ada yang keliling mencari dukungan dengan berbasis politik gratifikasi (menyenangkan orang dengan tutur sapa, kehadiran yang intens). Jika ada perbincangan tidak berbasis pada visi-misi yang tajam, dengan dialog tentang masalah-masalah apa yang ada di desa dan bagaimana cara mebangun desa ke depannya.
Ada juga yang masuk dari rumah ke rumah (‘door to door’), tapi obrolan hanya terlalu didomasi permintaan doa dan restu. Upaya untuk sebanyak mungkin masuk dari rumah ke rumah warga ini harus diakui banyak meningkatkan kedekatan dan simpati. Warga yang didatangi merasa dihargai karena didatangi langsung.
Tentunya, jika kedatangan dan pertemuan dengan warga ini didorong ke dialog dan perbincangan yang edukatif, menarik secara penyampaian dan kaya isi, maka akan terjadi proses pendidikan politik yang baik.
Apalagi calon juga mau mengundang warga dalam sebuah perbincangan publik tentang pembangunan desanya seintensif mungkin. Tentu akan menghasilkan proses pendidikan politik yang luar biasa lewat proses Pilkades karena calon bukan hanya sbagai sosok yang hanya ingin menang, tapi juga sosok pendidik masyarakat—dan ini adalah karakter pemimpin desa yang sangat diharapkan.
Dengan mendatangi langsung warga, bakal calon (dan nantinya calon) akan lebih mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Karena hal itu menunjukkan ‘kejentelan’, keterbukaan, dan betapa seorang calon pemimpin tidak terbebani untuk menemui warganya.
Beban yang muncul biasanya karena ketidakmampuan bekomunikasi dan kurangnya ilmu yang membuat calon tidak percaya diri bertemu warga. Bagi petahana, yang merasa elektabilitasnya turun dan citranya di masyarakat memburuk, terjun ke masyarakat merupakan hal yang memberatkan. Perasaan takut dikritik, diolok-olok, atau mendapatkan perasaan tidak menyenangkan lainnya. Juga calon yang punya hutang atau tanggungan material, juga akan membuat mereka terbebani ketika bertemu orang.
Itulah yang menghalangi pikiran terbuka dan gerak yang leluasa!
Seorang pemimpin memang harus punya pikiran dan nyali terbuka. Selain itu, seorang pemimpin jangan sampai terbebani dengan hal-hal yang menghambatnya untuk berdialog dengan masyarakat. Kalau seorang pemimpin punya beban, maka ia tak layak jadi pemimpin. Seorang pemimpin harus berpikiran luas! Pikiran yang baik dan maju, yang ada di kepala pemimpin itulah yang akan memajukan desa setelah disampaikan pada rakyatnya kemudian bersama rakyat mencapai tujuannya!
Keterbukaan Informasi
Keterbukaan informasi dalam proses Plkades juga bisa dilakukan calon dengan cara membuat media sosial. Calon bisa menyampaikan visi-misinya, ‘track record’-nya, bisa menebar citra positif, dan terlebih lagi adalah pendidikan politik pada warga.
Proses pendidikan politik dari calon akan membuat masyarakat semakin cerdas dan terbuka pikirannya karena mendapatkan informasi dan wawasan. Jika ada calon kepala desa yang mau dan mampu menggunakan media dan melakukan pertemuan dengan warga untuk melakukan pencerdasan dan penyadaran, tentu ia punya nilai plus.
Ada dua nilai baik yang ia berikan. Pertama, ia berkontribusi bagi investasi membangun demokrasi dan politik yang sehat. Dengan melakukan penyebaran informasi dan wawasan pada warga yang ditemuinya atau yang melihat postingan media sosialnya, ia punya sumbangan untuk penyadaran pada warga tentang kehidupan demokrasi dan politik yang baik.
Kedua, hal itu juga akan membantunya mendapatkan citra baik, simpati, yang bisa didorong ke arah dukungan dan preferensi politik (rasa suka warga terhadap seorang calon). Proses edukasi hanya bisa dilakukan oleh sosok yang punya pengetahuan, wawasan, dan ilmu yang cukup. Dengan menyebarkan wawasan lewat proses komunikasi yang bisa diterima dan menimbulkan rasa puas warga yang butuh pengetahuan dan wawasan tentang desa, maka secara otomatis calon yang melakukan itu juga akan dianggap kompeten dan mampu.
Kepercayaan warga pada calon yang dianggap kompeten dan mampu juga akan menghasilkan perilaku politik yang baik. Di sini apatisme berkurang dan bahkan bisa hilang. Berbeda dengan sebuah proses Pilkades di mana para calon yang bertarung sama sekali tidak menunjukkan ilmu dan wawasan tetang Desa (pemerintahan, hukum, politik, budaya, kemasyarakatan), yang membuat warga calon pemilih tidak yakin akan kemampuan para calon. Situasi kitidakpercayaan pada kompetensi para calon akan berdampak buruk. Ketidakpuasan pada kualitas calon akan membuat warga malas memilih mereka. Sementara itu, calon akan berusaha membuat bagaimana warga (calon pemilih) menyukai mereka. Salah satu caranya adalah dengan “politik gratifikasi” atau membuat mereka puas dengan pemberian materi, jasa, dan hiburan.
Modal utama calon dengan kompetensi yang rendah adalah duit untuk menyuap warga dan jaringan tradisional dengan pengembangan cara berpikir irasional dalam politik. Rendahnya wawasan dan kesadaran politik warga tidak akan berubah dan tak akan dirubah oleh para calon yang inkompeten dan tak melakukan edukasi dan penyadaran politik.
Situasi warga yang kurang wawasan dan berada dalam situasi ketidakmengertian terhadap seluk-beluk desa dimanfaatkan para calon bermodal duit banyak dengan cara menyogok mereka dengan pemberian barang, jasa, dan hiburan. Proses pendidikan dan penyadaran tidak hadir.
Pada hal proses memintarkan warga, mencerahkan pikiran warga, dan penyadaran politik warga akan membuat keberdayaan politik warga meningkat. Meningkatnya keberdayaan politik warga yang menghasilkan partisipasi aktif dan kemampuan bersuara akan memunculkan kekuatan warga untuk mengontrol para pejabatnya, termasuk nantinya kades terpilih.
Kalau masyarakat cerdas, pintar semua, maka tidak akan dibodohi, malah justru akan menjadi kekuatan kontrol terhadap pemerintah dan sekaligus kekuatan partisipatif untuk membangun.
Kedekatan Pemimpin Dengan Rakyat
Membawa tema kepemimpinan, Keterbukaan Informasi Publik, dan berbagai topik kemasyarakatan lewat diskusi dan dialog langsung dari rumah ke rumah ini bisa menjadi pilihan bagi para calon yang inggin mendidik masyarakat. Calon tak boleh ada beban untuk tiap hari mendatangi orang dan forum-forum warga. Apalagi bagi calon yang punya pengalaman yang panjang untuk mengorganisir di organisasi dan komunitas.
Metode terjun langsung ke masyarakat merupakan hal yang paling tepat. Dan ini adalah metode yang paling disarankan bagi mereka yang maju di kepala desa jika ingin menang sekaligus berproses dengan baik dan benar.
Warga yang didatangi langsung ke rumahnya merasa dihargai. Dan memang, mengajak orang bertemu langsung itu terasa seperti ada kesetaraan dan kebersamaan yang nyata. Apalagi bagi warga yang biasanya datang ke balai desa untuk ngurus-ngurus atau bertanya sesuatu, yang kadang diterima dengan kurang ramah atau kurang membuat mereka puas, justru kali ini merka merasa dihargai dan dibutuhkan.
Meski warga sadar bahwa calon yang datang ini punya kepentingan mendapatkan restu, dukungan, dan nantinya suara, bagi mereka hal itu sudah dianggap bukan masalah. Justru mereka merasa berharga karena merasa dibutuhkan. Apalagi mereka yang punya pengalaman pernah datang ke balai desa untuk suatu kebutuhan tetapi justru merasa tidak dihargai, perasaan berharga didatangi tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan desa itu adalah “sesuatu banget”.
Dengan masuk rumah warga, terjadi perjumpaan dan obrolan, dialog. Bukan sekedar secara formal mohon doa restu, tetapi juga obrolan-obrolan ikutan yang memungkinkan warga yang didatangi bicara, curhat, berpendapat, atau bicara sesuai kepentingan dan kemampuan mereka. Lalu calon menanggapi, merespon, dan dari sinilah calon yang punya pemikiran yang perlu disampaikan punya kesempatan bertemu langsung.
Di situ, antara calon dan warga bertemu langsung. Ini adalah pengalaman psikologis yang penting, menjembatani kekosongan “demokrasi perwakilan” yang kadang antara yang diwakili dan mewakili tak pernah bertemu. Calon datang sendiri, tidak diwakili tim atau kader. Mereka para calon yang biasanya mengharapkan suara dan dukungan dengan bantuan kader—dan percaya sepenuhnya pada kader—biasanya akan mengalami kerugian elektoral.
Jadi kalau disimpulkan, metode terjun langsung untuk melakukan edukasi politik dan penyadaran ini bisa secara nyata mampu meningkatkan elektabilitas. Ia adalah cara murni dan berkualitas tinggi, upaya untuk memenangkan pertarungan Pilkades bukanlah pada suatu yang dibuat-buat dan bukan dengan cara menyogok warga semata yang dampaknya buruk bagi kualitas masyarakat. Tapi memang harus dilakukan natural, yang berakar pada kepribadian, pikiran, mentalitas kepemimpinan yang memang sudah siap bahkan sebelum ia jadi kepala desa.
Pemimpin harus sering datang ke rumah warga untuk menyampaikan informasi. Nantinya, kepala desa memang harus sering datang ke warganya, menyampaikan informasi karena itu tugasnya sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan rakyat juga punya hak informasi untuk dipenuhi Negara, dalam hal ini Negara desa yang dipimpin oleh kepala desanya!
Calon yang menggunakan metode tersebut bahkan bisa dikatakan sudah memulai kepemimpinan bahkan saat ia mulai berkontestasi. Bukan suatu yang dibuat-buat, tapi memang berdasar pada keyakinan dan ukuran tentang bagaimana pemimpin yang ideal: Cerdas dan punya ilmu, mau menyampaikan pengetahuan untuk mendidik masyarakat, dan dengan pengetahuan bersama dan sama-sama tahu atau tahu sama-sama, maka pembangunan dan kemajuan desa akan dikendalikan bersama. Tidak akan ada elitisme yang memisahkan pemerintah dengan rakyatnya.
Di sinilah konsep kepemimpinan “manuggaling kawula-gusti”. Ketika sudah menyatu, tahu sama-sama dan sama-sama tahu, tidak ada manipulasi dan main sembunyi-sembunyi! Akhirnya potensinya besar untuk hilang budaya korupsi dan gratifikasi!.
Opini Oleh : Nurani Soyomukti
Pendiri INDEK (Institute untuk Demokrasi dan Keberdesaan), Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades Serentak Kabupaten Trenggalek.
Views: 11

















