TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadapi ujian serius dalam komitmennya mendukung pendidikan keagamaan. Alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2026 hanya menutup kebutuhan dua bulan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan guru swasta dan mengancam keberlangsungan Madrasah Diniyah di Bumi Menak Sopal.
Keterbatasan Fiskal Menghambat Dukungan Daerah
DPRD Trenggalek mengakui bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi penyebab utama minimnya alokasi dana pendamping bagi sekolah keagamaan. Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten saat ini hanya berperan sebagai pendamping dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dalam APBD Induk 2026, Bosda Madin baru kami anggarkan untuk dua bulan sebagai pendamping provinsi. Kami berharap provinsi bisa menganggarkan enam bulan sehingga total pembiayaan mencapai satu tahun penuh,” ujar Sukarodin.
Ribuan Guru Swasta Terancam Kehilangan Insentif
Masalah anggaran ini tidak hanya menyangkut operasional lembaga. Di balik minimnya alokasi dana, ribuan guru swasta mempertaruhkan nasib pada keberlanjutan insentif daerah. Sukarodin menegaskan bahwa para guru inilah yang selama ini memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda.
“Bosda Madin menyangkut langsung hajat hidup dan insentif guru swasta. Kami sangat prihatin jika mereka yang selama ini menerima insentif harus kehilangan haknya hanya karena keterbatasan anggaran,” tegasnya.
APBD Perubahan Jadi Harapan Terakhir
Bila skema pendanaan saat ini tetap berjalan, pembiayaan Bosda Madin baru mencakup delapan bulan dari total kebutuhan satu tahun. Artinya, anggaran untuk empat bulan sisanya masih kosong.
Sukarodin menyatakan Komisi IV DPRD Trenggalek akan mengawal ketat penganggaran tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Kekurangan empat bulan ini menjadi pekerjaan rumah serius. Kami harus memperjuangkannya agar Bosda Madin berjalan penuh selama 12 bulan,” tegasnya.
Pendidikan Karakter Jadi Taruhan
Sukarodin menilai Madrasah Diniyah dan pondok pesantren memegang peran strategis dalam membentuk karakter anak sejak dini. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pembangunan mental dan moral di tengah fokus pada pembangunan fisik.
“Jiwa anak-anak harus kita bangun lebih dulu karena itu pondasi kehidupan. Jika Madin dan pesantren kehilangan dukungan, beban sosial dan moral masa depan akan jauh lebih berat,” ujarnya.
Jargon Pendidikan vs Realitas Anggaran
Kondisi Bosda Madin yang tersendat ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Di tengah gencarnya kampanye penguatan pendidikan karakter, realitas anggaran justru belum menunjukkan keberpihakan penuh. Tanpa keputusan berani di APBD Perubahan, komitmen terhadap pendidikan keagamaan di Trenggalek berisiko tinggal jargon, tanpa perlindungan nyata bagi guru dan santri. (CIA)
Views: 41
