TRENGGALEK, bioztv.id – Pendapatan daerah dari sektor galian C di Kabupaten Trenggalek terus merosot dalam dua tahun terakhir. Sektor yang sebelumnya menyumbang hampir Rp2 miliar ini kini hanya menghasilkan sekitar Rp1 miliar.
Penurunan tajam tersebut membuat Komisi II DPRD Trenggalek mencurigai adanya kebocoran pendapatan, mulai dari ketidakcocokan data produksi hingga lemahnya pengawasan lapangan.
Komisi II pun mendesak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Satpol PP untuk segera menertibkan seluruh aktivitas penambangan galian C di Trenggalek.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menilai penurunan pendapatan ini janggal karena aktivitas tambang masih berlangsung masif di sejumlah kecamatan.
“Selain sektor wisata, sektor galian C sebenarnya punya potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Tapi pendapatannya malah turun dari hampir Rp2 miliar menjadi sekitar Rp1 miliar. Ini penurunan signifikan dan patut kita curigai,” tegas Mugianto.
DPRD Soroti Ketidakakuratan Data Penjualan Tambang
Komisi II menilai persoalan utama tidak hanya terletak pada rendahnya setoran pajak, tetapi juga pada akurasi laporan penjualan yang para pengusaha tambang serahkan. Mereka melihat banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Mugianto menegaskan bahwa pemerintah harus memverifikasi setiap laporan, bukan hanya menerima berkas administrasi.
“Kami meminta pemerintah menertibkan seluruh tambang galian C. Kita harus memastikan laporan penjualan tiap bulan benar dan sesuai fakta di lapangan. Jangan biarkan retribusi galian C bocor,” ujarnya.
DPRD juga menilai pemerintah perlu memperketat kontrol, termasuk mencocokkan faktur pajak, faktur penjualan, dan realisasi produksi di lokasi tambang.
DPRD Desak Satpol PP Turun Tangan di Lapangan
Komisi II menilai lemahnya pengawasan sebagai penyebab utama potensi kebocoran pendapatan. Karena itu, Mugianto meminta Satpol PP memperluas peran mereka dalam pengawasan usaha tambang.
“Satpol PP harus menggencarkan penertiban. Pengusaha tambang harus tertib administrasi dan tertib pajak. Jangan sampai pemerintah menerima setoran tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta Bakeuda bersinergi dengan Satpol PP agar proses verifikasi tidak berhenti di meja administrasi, tetapi juga mencakup inspeksi fisik langsung di area tambang.(CIA)
Views: 40
