TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Trenggalek menyoroti keras Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang dijalankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Komisi IV DPRD menilai Kemendikbudristek terlalu fokus mencetak guru baru, tetapi belum menyelesaikan persoalan ribuan alumni yang masih menganggur.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, meminta Kemendikbudristek menghentikan sementara pelaksanaan PPG Prajabatan. Ia menegaskan agar pemerintah pusat lebih dulu mencari solusi konkret bagi para alumninya yang belum terserap di sekolah.
“PPG Prajabatan belum tuntas. Status alumninya tidak jelas. Jangan terus mencetak, karena daerah yang menanggung dampaknya,” tegas Sukarodin di Kantor DPRD Trenggalek, Selasa (28/10/2025).
PPG Prajabatan Tak Sinkron, Daerah Kewalahan
Sukarodin menilai Kemendikbudristek gagal menyinkronkan program PPG Prajabatan dengan pemerintah daerah. Akibatnya, muncul persoalan baru di lapangan.
Ia menyebut banyak alumni PPG Prajabatan menuntut hak penempatan dan pengakuan profesi, sedangkan daerah tidak memiliki kewenangan maupun informasi yang cukup soal status mereka.
“Kemendikbud membuka program baru tanpa koordinasi. Akibatnya, daerah harus menanggung beban karena alumni datang menuntut haknya, padahal kami tidak pernah diajak merencanakan program itu,” ujarnya.
Kondisi ini, kata Sukarodin, membuat pemerintah daerah terjepit antara kebijakan pusat dan tuntutan masyarakat. Pemerintah daerah akhirnya harus menghadapi lulusan yang belum mendapatkan kepastian kerja.
“Kalau masalah yang lama saja belum selesai, jangan mencetak baru lagi. Ini seperti pabrik yang terus memproduksi tanpa tahu ke mana produknya akan dikirim,” sindirnya.
432 Alumni PPG di Trenggalek Belum Terserap
Dinas Pendidikan Trenggalek mencatat sebanyak 432 alumni PPG Prajabatan belum sepenuhnya terserap di sekolah. Komisi IV DPRD pun meminta Dinas Pendidikan segera memetakan kondisi para alumni secara detail — termasuk data yang sudah mengajar, lokasi, serta jumlah jam mengajar.
“Kami minta data lengkapnya agar tahu berapa yang sudah mengajar dan berapa yang masih menunggu. Senin atau Selasa ini, kami akan mengundang koordinator PPG Prajabatan untuk rapat koordinasi lanjutan,” jelas Sukarodin.
Pendataan ini, lanjutnya, penting agar daerah bisa menyusun peta kebutuhan tenaga pendidik yang realistis tanpa terus bergantung pada kebijakan pusat.
Sistem Rekrutmen Gagal Tampung Lulusan PPG
Sejak awal, pemerintah pusat meluncurkan PPG Prajabatan untuk mengatasi kekurangan guru profesional. Namun menurut DPRD, program ini tidak terintegrasi dengan sistem rekrutmen ASN maupun PPPK, sehingga banyak lulusan sulit mendapatkan penempatan tetap.
“Masalah ini bukan hanya terjadi di Trenggalek, tapi hampir di semua daerah. Pemerintah pusat mencetak guru tanpa peta kebutuhan yang jelas. Akibatnya, lulusan menumpuk sementara sekolah negeri tidak bisa menampung,” tutur Sukarodin.
Ia menilai, tanpa koordinasi kuat antara pusat dan daerah, program nasional seperti PPG hanya menjadi proyek administratif tanpa hasil nyata.
DPRD Desak Kemendikbud Reformasi Total Sistem PPG
Komisi IV DPRD Trenggalek mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi total pelaksanaan PPG Prajabatan. Sukarodin meminta kementerian duduk bersama pemerintah daerah untuk merancang mekanisme yang lebih realistis dan memastikan jalur karier alumni PPG jelas.
“Kami tidak menolak PPG, tapi pemerintah harus menyiapkan solusi dan sinkronisasi. Kalau tidak, program ini hanya melahirkan harapan palsu bagi anak bangsa yang ingin jadi guru,” tegasnya.
Desakan ini mewakili keresahan banyak daerah yang menghadapi masalah serupa. Program PPG Prajabatan yang awalnya bertujuan mulia kini dinilai kehilangan arah karena tidak berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan.
“Pemerintah boleh mencetak guru, tapi harus tahu ke mana mereka akan ditempatkan. Jangan hanya memproduksi, tapi lupa membuka pintu penempatan,” tutup Sukarodin.(CIA)
Views: 61
