TRENGGALEK, bioztv.id – Menjelang aksi unjuk rasa di Trenggalek, DPRD Kabupaten Trenggalek langsung mengambil langkah pengamanan ekstra. Mereka memindahkan kendaraan dinas dan membawa keluar berkas pertanggungjawaban anggaran agar tidak hilang atau rusak.
Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, menegaskan bahwa keputusan itu mereka ambil demi menjaga kelancaran administrasi.
“Kalau arsip sampai rusak atau dibakar, kami tidak bisa menunjukkan bukti kepada auditor untuk pertanggungjawaban anggaran 2025. Karena itu, kami minta arsip dan laptop pegawai dibawa pulang,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Trauma Kerusuhan di Daerah Lain Picu Antisipasi
Muhtarom menjelaskan bahwa pengalaman kerusuhan di sejumlah daerah membuat DPRD Trenggalek meningkatkan kewaspadaan. Mereka menginstruksikan seluruh pegawai untuk mengamankan dokumen penting, terutama Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 2025, di luar kantor. Selain itu, mereka juga memindahkan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat ke lokasi yang dianggap lebih aman.
DPRD pun mengatur ulang sistem parkir pegawai. Mereka mengarahkan parkir kendaraan ke bagian belakang gedung agar evakuasi lebih mudah jika massa memenuhi halaman depan.
Hingga kini, DPRD Trenggalek belum menerima pemberitahuan resmi terkait aksi demo yang disebut akan berlangsung Rabu (3/9/2025). Informasi hanya beredar lewat selebaran di media sosial bertajuk “Trenggalek Melawan”.
“Tidak ada surat masuk baik ke Polres maupun ke DPRD. Yang ada hanya selebaran di media sosial. Jadi kami tetap berjaga-jaga,” tegas Mohtarom.
Pegawai Perempuan Diminta Bekerja dari Rumah
Meski ancaman demo baru sebatas isu, DPRD tetap menyesuaikan aktivitas internal. Mereka mewajibkan seluruh pegawai tetap masuk kerja, namun mulai Rabu, pegawai perempuan bekerja dari rumah. Sementara itu, pegawai laki-laki tetap masuk kantor untuk memastikan roda administrasi tetap berjalan.
DPRD juga menunda seluruh agenda pada 1–5 September. Agenda yang tertunda meliputi kunjungan kerja, sosialisasi, hingga uji publik.
“Agenda kami tunda sampai situasi memungkinkan. Targetnya awal September sudah bisa normal kembali,” tambah Mohtarom.
Langkah DPRD ini menimbulkan pertanyaan publik. Apakah aksi yang belum jelas bentuknya benar-benar mengancam, atau DPRD terlalu panik?. Yang pasti, sikap DPRD mencerminkan kekhawatiran serius, bukan hanya soal keamanan gedung, melainkan juga soal administrasi keuangan daerah yang bisa terganggu bila arsip hilang.(CIA)
Views: 354
