TRENGGALEK, bioztv.id – Aksi ratusan siswa SMAN 1 Kampak yang menuntut transparansi dana sekolah membawa dampak besar bagi dunia pendidikan di Trenggalek. Meskipun Pemprov Jawa Timur mengelola SMA, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, justru memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi pengelolaan dana di tingkat SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab Pemkab.
Mas Ipin menegaskan, insiden demo siswa Kampak harus menjadi pelajaran berharga agar persoalan serupa tidak terulang. Ia langsung memerintahkan jajaran terkait membangun sistem digital untuk transparansi pengelolaan dana sekolah.
“Ini kemarin yang kita bicarakan, tapi kita masih menyusun prosesnya. Semua dana yang masuk dan keluar wajib kita upload secara transparan di website. Dengan begitu, kita bisa mengurangi suudzon dan ketidaktransparan,” tegas Mas Ipin, Jumat (29/8/2025).
Transparansi Dana Sekolah Bisa Diakses Publik
Bupati menjelaskan, mereka akan membuat sistem sederhana namun bisa diakses semua pihak. Tidak hanya wali murid, tetapi juga masyarakat luas, LSM, hingga media bisa memantau aliran dana komite sekolah secara terbuka.
“Kemungkinan minggu depan kita akan launching sistem sederhana dulu, supaya semua masyarakat bisa mengaksesnya,” jelasnya.
Menurut Mas Ipin, Pemkab Trenggalek mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab menjaga integritas pendidikan di level SD dan SMP. Dengan cara itu, mereka bisa meminimalisir ruang kecurigaan maupun praktik pungutan liar.
“Sistem ini sama seperti transparansi dana desa, tapi nanti kita lakukan secara digital. Jadi orang tua murid bisa tahu berapa uang yang masuk dan keluar,” imbuhnya.
Demo Kampak Jadi Titik Balik Perubahan
Kasus demo siswa SMAN 1 Kampak yang menuntut transparansi dana sumbangan hingga dugaan penahanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sempat menyita perhatian publik Jawa Timur. Namun, peristiwa ini memunculkan kesadaran baru bahwa keterbukaan pengelolaan dana pendidikan sangat penting agar sekolah tetap menjadi ruang aman bagi generasi muda.
“Meskipun SMA bukan kewenangan kabupaten, saya yang bertanggung jawab di level SD dan SMP akan mengupayakan ini. Transparansi bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegas Mas Ipin.
Pemkab Trenggalek berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Timur. Dengan digitalisasi transparansi dana sekolah, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan tidak ada lagi praktik pungutan liar berkedok sumbangan. Kasus Kampak pun kini berubah menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada siswa.(CIA)
Views: 92
