TRENGGALEK, bioztv.id – Dunia pendidikan dasar di Kabupaten Trenggalek kembali menjadi sorotan tajam. Sebanyak 35 Sekolah Dasar (SD) Negeri di daerah ini tercatat minim pendaftar pada tahun ajaran baru 2025, bahkan satu sekolah di antaranya tidak menerima murid sama sekali. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Mereka harus segera mengevaluasi persebaran sekolah, kualitas layanan pendidikan, hingga dampak relokasi proyek nasional.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengungkapkan temuan tersebut saat rapat bersama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) terkait rencana perubahan APBD 2025. Ironisnya, di tengah persoalan ini, anggaran pendidikan justru dipangkas sekitar Rp9 miliar.
“Kami tadi mempertanyakan soal adanya 1 sekolah yang saat penerimaan siswa baru tahun ini tidak mendapat murid sama sekali. Selain itu, ada 34 SD Negeri lainnya yang pendaftarnya hanya 1 hingga 4 anak. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Sukarodin.
Dampak Relokasi dan Mutu Sekolah Jadi Sorotan Utama
Dari pemetaan sementara, salah satu penyebab minimnya murid adalah relokasi warga akibat proyek pembangunan Bendungan Bagong. Akibatnya, sejumlah lingkungan sekitar sekolah mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah secara drastis.
Namun, Sukarodin menilai faktor kualitas sekolah juga perlu dicermati. Ia meminta Dikpora tidak sekadar menyalahkan jumlah penduduk, melainkan mengevaluasi mutu layanan dan SDM pengajar di sekolah-sekolah tersebut.
“Kalau memang karena jumlah anak usia sekolahnya sedikit, ayo kita petakan dengan benar. Tapi kalau karena mutu sekolah yang kurang diminati, ya harus kita benahi,” kritiknya.
Opsi Merger Sekolah dan Peningkatan Kualitas Jadi Solusi
DPRD pun mendorong Dikpora segera menyiapkan dua skema perencanaan. Plan 1, sekolah-sekolah yang masih memungkinkan perbaikan kualitasnya, wajib mereka bina secara serius. Plan 2, sekolah yang secara geografis terpencil dan jumlah muridnya tidak mencukupi, harus dipertimbangkan untuk merger atau regrouping.
“Ada alasan soal jarak sekolah kalau digabung. Tapi sekarang jalan-jalan sudah bagus, transportasi bukan masalah besar. Yang penting anak-anak bisa sekolah di tempat yang layak dan berkualitas,” ujar Sukarodin.
Dikpora Trenggalek sebelumnya beralasan minimnya pendaftar di beberapa SD Negeri disebabkan sedikitnya anak usia SD di wilayah tersebut. Namun, DPRD meminta data ini dipetakan ulang secara detail agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Kondisi ini sekaligus menjadi evaluasi penting bagi Pemkab Trenggalek di tengah desakan efisiensi anggaran, agar prioritas layanan dasar seperti pendidikan tetap berjalan optimal tanpa dikorbankan.
“Jangan sampai masalah ini kita biarkan berlarut. Kalau terus-terusan begini, bisa jadi sekolah-sekolah negeri di Trenggalek makin ditinggalkan,” pungkas Sukarodin..(CIA)
Views: 64
