TRENGGALEK, bioztv.id – Komisi II DPRD Trenggalek optimis pembentukan dinas pendapatan sendiri mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, urusan pendapatan daerah masih tergabung dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda), yang dinilai menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyampaikan bahwa selama beberapa tahun ini urusan PAD di Trenggalek masih menjadi satu dalam Bakeuda. Di dalam OPD tersebut, terdapat juga urusan pengelolaan aset daerah dan keuangan lainnya. Kondisi ini dianggap membuat upaya penggalian potensi pendapatan tidak bisa fokus.
“Saya optimis jika nanti ada Dinas Pendapatan berdiri sendiri, mereka bisa lebih fokus menggali potensi-potensi PAD. Karena selama ini masih satu atap dengan Bakeuda, jadinya kurang maksimal,” tegas Mugianto.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dengan adanya dinas khusus pendapatan, pemerintah daerah dapat menargetkan capaian PAD secara lebih tegas. Target ini dapat disesuaikan dengan skema yang telah mereka tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bahkan, pihaknya berharap ke depan target tersebut bukan sekadar terpenuhi, tetapi bisa terlampaui.
“Jika nanti Dinas Pendapatan sudah berdiri sendiri, mau tidak mau mereka harus mengejar target sesuai RPJMD. Syukur-syukur bisa lebih dari target. Ini penting supaya tingkat kemandirian fiskal kita bisa naik,” lanjutnya.
Saat ini, Trenggalek masih masuk dalam kategori daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi. PAD Trenggalek tahun ini hanya sekitar Rp 281 miliar dari total APBD Rp 1,9 triliun, atau baru sekitar 14,7 persen. Padahal, untuk dapat disebut daerah cukup mandiri, minimal 50 persen anggaran daerah harus berasal dari PAD.
“Harapan kami ke depan, PAD bisa menembus 50 persen APBD. Jika itu bisa tercapai, Trenggalek sudah bisa kita katakan setengah mandiri,” tegas Mugianto.
Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah. Upaya ini sekaligus mendorong Trenggalek lebih berdaulat secara anggaran. Harapannya, ke depan Trenggalek dapat terlepas dari ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tapi itu hanya bisa tercapai jika ada upaya serius, salah satunya memaksimalkan Dinas Pendapatan setelah berdiri sendiri,” pungkas Mugianto.(CIA)
Views: 26
