TRENGGALEK, bioztv.id – Di tengah anggaran pendapatan belanja daerah yang menembus Rp 1,9 triliun, Kabupaten Trenggalek ternyata masih menghadapi persoalan klasik: mayoritas anggaran justru habis untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab Trenggalek belum mampu mandiri secara fiskal.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan fakta mencengangkan soal porsi anggaran daerah yang tidak seimbang. Dari total APBD tahun ini sebesar Rp 1,9 triliun, Rp 1 triliun dialokasikan hanya untuk gaji pegawai. Jumlah ASN di Trenggalek saat ini mencapai hampir 6.000 orang, angka ini tergolong besar untuk daerah dengan jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa.
“Jumlah pegawai kita sudah sangat besar dibandingkan kabupaten lain yang penduduknya hampir sama. Jika tidak kita kelola cermat, APBD kita akan habis hanya untuk belanja pegawai,” tegas Mugianto.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti minimnya porsi anggaran yang dapat termanfaatkan untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur publik. Ia menyebut, jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp 281 miliar, angka Rp 1 triliun untuk gaji pegawai itu sangat timpang.
“Bisa dibilang, tingkat kemandirian fiskal kita ini masih jauh panggang dari api. Bagaimana kita bisa bicara mandiri, kalau PAD kita cuma segitu, sementara gaji pegawai saja sudah tembus Rp 1 triliun,” lanjutnya.
Mugianto menilai, permasalahan ini tidak dapat terus dibiarkan. Ia mendorong Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek agar lebih serius menggali potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, potensi itu ada, tinggal bagaimana keberanian dan kreativitas perangkat daerah dalam mengoptimalkannya.
“Potensinya ada kok, kenapa tidak digali? Makanya, saya meminta Bakeuda lebih aktif, semangat, dan kreatif. Jangan hanya duduk di kantor, tetapi harus bisa turun ke lapangan mencari potensi baru,” tandasnya.
Apalagi, tambah Mugianto, jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, target pendapatan daerah ke depan terus mengalami kenaikan. Ia khawatir, jika pola kerja masih seperti sekarang, target-target tersebut akan sulit tercapai.
“Di RPJMD itu target PAD kita tiap tahun naik. Jangan sampai nanti target itu cuma menjadi angka di atas kertas. Harus ada usaha serius untuk mewujudkannya,” pungkasnya.(CIA)
Views: 111
