TRENGGALEK, bioztv.id – Kejadian pemindahan Arca Durga Mahesa Sura Mardhini dari Desa Kamulan ke Bogor tanpa izin resmi, jadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Tak hanya soal kelalaian prosedur, peristiwa ini membuka fakta lemahnya fasilitas penyimpanan benda bersejarah di Trenggalek. Pasalnya, pendirian museum cagar budaya hinga kini masih sebatas rencana.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Trenggalek, Sunyoto, mengakui hingga kini pihaknya belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan benda cagar budaya yang ditemukan masyarakat. Situasi itu membuat benda-benda berharga peninggalan masa lampau kerap tercecer tanpa perlindungan maksimal.
“Dengan adanya kejadian arca di desa Kamulan ini, kita semua jadi sadar betapa pentingnya museum itu. Terus terang, Disparbud sendiri belum punya tempat khusus untuk menyimpan temuan-temuan itu,” ujar Sunyoto.
Sunyoto menyebut, setiap kali ada penemuan benda cagar budaya, respons masyarakat pun beragam. Ada yang menyerahkan dengan ikhlas, ada yang setengah hati, bahkan ada yang enggan menyerahkan bila tak disertai dana pengganti.
“Nah, soal anggaran pengganti ini memang masih jadi kendala karena belum dianggarkan secara optimal. Kalau barang biasa bisa di-appraisal, tapi kalau cagar budaya, penentuan nilainya harus lewat pertimbangan khusus,” lanjutnya.
Rencana pendirian museum sebenarnya bukan hal baru. Disparbud Trenggalek telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan sejumlah seniman dan budayawan lokal justru mengusulkan pembangunan balai budaya yang di dalamnya terintegrasi museum.
“Teman-teman seniman malah ingin sekalian dibangun balai budaya, yang di dalamnya ada museumnya. Ini ide bagus, tinggal kita koordinasikan lebih lanjut dengan Bappeda dan Pak Bupati soal rekomendasi kebudayaan ke depannya,” kata Sunyoto.
Namun di balik gagasan besar itu, tantangan utamanya tetap soal anggaran. Pemerintah kabupaten dinilai berat untuk mendanai pembangunan museum secara mandiri, mengingat kebutuhan biaya yang tak sedikit. Disparbud berharap, jika bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, peluang anggaran melalui APBN akan lebih terbuka.
“Kalau dari APBD kabupaten jelas berat. Tapi kalau lewat koordinasi dengan kementerian dan masuk APBN, kemungkinan besar bisa terealisasi,” pungkas Sunyoto.(CIA)
Views: 2
