TRENGGALEK, bioztv.id – Pemanfaatan eks kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Trenggalek yang tiba-tiba dialihfungsikan sebagai kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Trenggalek. Pasalnya, aset tersebut sebelumnya direncanakan untuk dijadikan layanan VIP RSUD dr. Soedomo.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah seharusnya mengikuti rencana awal yang telah disusun. Menurutnya, jika keputusan untuk mengubah fungsi eks kantor Dinkes tanpa koordinasi yang matang, dampaknya bisa menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset daerah.
“Dulu ada wacana bahwa eks kantor Dinkes ini akan dimanfaatkan untuk pengembangan layanan VIP di RSUD dr. Soedomo. Nah, sekarang tiba-tiba digunakan untuk Satpol PP. Ini perlu dipertanyakan, apakah kebijakan ini sudah melalui kajian mendalam atau hanya keputusan sepihak,” ujar Mugianto.
Ia menambahkan bahwa perencanaan dalam pemanfaatan aset daerah harus dilakukan dengan matang dan tidak asal berubah tanpa mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah. Kalau kita bicara soal efektivitas pemanfaatan aset, tentu harus mengacu pada peruntukan awalnya.
“Kalau memang eks kantor Dinkes ini lebih bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, seharusnya tetap digunakan sesuai rencana awal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mugianto berharap agar ke depan setiap keputusan terkait pemanfaatan aset daerah tidak diambil secara gegabah. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus lebih diperkuat agar penggunaan aset benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami hanya menyarankan, ke depan jangan sampai ada keputusan yang terkesan mendadak dan tidak berlandaskan perencanaan yang jelas. Aset daerah harus digunakan seefektif mungkin demi kepentingan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait alasan perubahan fungsi eks kantor Dinkes menjadi kantor Satpol PP.(CIA)
Views: 3
