TRENGGALEK, bioztv.id – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Trenggalek masih menghadapi sejumlah kendala. Hingga Rabu (11/11/2026), Bupati Trenggalek belum menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terbaru. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengaku belum menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk membiayai pembentukan panitia Pilkades.
Sekretaris Asosiasi BPD Kabupaten Trenggalek, Rokhani, mengatakan pemerintah daerah belum menyalurkan BKK khusus untuk mendukung pembentukan panitia Pilkades di tingkat desa.
“Kalau pembentukan panitia itu termasuk di operasional BPD-nya masing-masing. Jadi, tidak ada sampai sekarang BKK yang disalurkan kepada BPD untuk membentuk panitia Pilkades 2027,” kata Rokhani, Rabu (11/11/2026).
Pembentukan Panitia Mengandalkan Dana Operasional BPD
Rokhani menjelaskan, belum adanya BKK membuat BPD di masing-masing desa harus mengandalkan dana operasional yang tersedia.
BPD menggunakan anggaran tersebut untuk membiayai berbagai tahapan. Mulai dari rapat musyawarah, pembentukan panitia, hingga pelantikan anggota panitia Pilkades.
Kondisi ini membuat kemampuan setiap desa dalam membiayai persiapan Pilkades berbeda-beda. Pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan dana operasional BPD masing-masing.
“Kebetulan kalau di kami, di desa kami masih ada operasional. Sehingga biaya untuk musyawarah dan pelantikan itu kami anggarkan dari operasional BPD,” jelasnya.
BPD Pertanyakan Aturan Keterlibatan Anggota dalam Panitia
Selain persoalan anggaran, Asosiasi BPD Trenggalek juga menyoroti ketentuan mengenai keterlibatan anggota BPD dalam kepanitiaan Pilkades.
Rokhani mencermati ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda), draf Perbup, hingga Surat Edaran (SE) yang mengatur susunan keanggotaan panitia.
Menurut pemahamannya, aturan tersebut secara tegas hanya melarang kepala desa yang masih menjabat dan calon kepala desa menjadi anggota panitia.
“Di Perda, di Perbup draf maupun di SE itu yang dilarang intinya dua, yaitu kepala desa dan calon kepala desa. Tidak disebutkan poin lain-lain sehingga di sana tidak muncul bunyi BPD dilarang,” terangnya.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar hukum yang secara khusus melarang anggota BPD terlibat dalam kepanitiaan Pilkades.
Draf Perbup Masih Menunggu Tanda Tangan Bupati
Terkait kepastian regulasi Pilkades 2027, Rokhani mengungkapkan bahwa Asosiasi BPD telah menggelar audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Trenggalek.
Dalam audiensi tersebut, pihak DPMD menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menerima draf Perbup yang selesai melalui proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak Senin sebelumnya.
Namun, hingga kini pemerintah daerah belum merampungkan proses penetapan regulasi tersebut. Draf Perbup masih berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan menunggu tanda tangan Bupati Trenggalek.
“Kemarin kita melakukan audiensi dengan PMD, bahwasanya Perbup akan diteken menunggu Pak Bupati pulang dari Jakarta,” tutur Rokhani.
DPMD Trenggalek juga menjanjikan sosialisasi Perbup terbaru kepada seluruh ketua BPD se-Kabupaten Trenggalek setelah bupati menandatangani regulasi tersebut.
Kepala DPMD Belum Memberikan Tanggapan
Untuk memperoleh penjelasan mengenai kepastian Perbup dan alokasi BKK Pilkades 2027, redaksi Bioz TV telah berupaya menghubungi Kepala DPMD Kabupaten Trenggalek.
Redaksi melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala DPMD Trenggalek belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi.(CIA)
Views: 3
