BOGOR, bioztv.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Sidang ini menjadi momen bersejarah, menandai babak baru dalam strategi pertahanan negara setelah 22 tahun sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Dewan Pertahanan Nasional ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 tentang pembentukan DPN. Baru sekarang, setelah 22 tahun, kita bisa mewujudkannya,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.
Dalam sidang perdana ini, Prabowo menegaskan bahwa pertahanan adalah fondasi utama dalam keberlangsungan negara. Menurutnya, UUD 1945 telah menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.
“Masalah pertahanan itu vital bagi sebuah negara. Bahkan, dalam pembukaan UUD 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, asas utama kita adalah perlindungan dan pertahanan,” tegasnya.
Dinamika Geopolitik dan Peran DPN
Presiden juga menyoroti dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, menegaskan bahwa pertahanan harus menjadi prioritas utama dalam menjaga eksistensi negara. Menurutnya, dalam konsep bernegara, berbagai aliran pemikiran berkembang, dari ideologi hingga ekonomi, namun yang paling mendasar adalah kemampuan bangsa untuk bertahan.
“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, survival adalah tujuan utama sebuah negara. Tanpa pertahanan yang kuat, kita bisa kehilangan segalanya,” kata Prabowo.
Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menekankan bahwa keberadaan DPN akan memperkuat kebijakan pertahanan negara secara lebih terstruktur. Ia menegaskan bahwa DPN berperan dalam perumusan kebijakan strategis pertahanan selama lima tahun ke depan.
“DPN bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional yang berimplikasi pada kedaulatan negara. Tugasnya adalah memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden,” jelas Sjafrie.
Sidang ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya. Keberadaan DPN diharapkan menjadi langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.(DAN)
