JAKARTA, bioztv.id – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara, khususnya dalam masa transisi pemerintahan.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan persnya.
Prestasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan
DIkutip dari situs presidenri.go.id, sesuai laporan IHPS I 2024, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, terdapat empat LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.
Ketua BPK mengapresiasi pemerintah atas penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024, yang dinilai mampu mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset negara selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Langkah ini dianggap sebagai terobosan untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara.
Dukungan Indonesia di Kancah Internasional
Selain membahas temuan laporan, Isma Yatun juga memaparkan kiprah BPK di tingkat global. BPK telah berperan sebagai auditor eksternal di sejumlah organisasi dunia, termasuk badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Ia meminta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025.
“Kami berharap dukungan penuh dari Presiden Prabowo untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum internasional. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ujar Isma Yatun.
Sinergi Pemerintah dan BPK untuk Akuntabilitas
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK menegaskan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis yang diambil BPK.
“Laporan ini menjadi fondasi penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah siap bersinergi dengan BPK demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Presiden Prabowo.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Isma Yatun hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya. Dengan semangat kolaborasi ini, pemerintah optimistis dapat menciptakan tata kelola keuangan negara yang tidak hanya andal tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas.(DAN)
Views: 1
