Beranda NEWS MOMENT Pansus 1, Perubahan Perda Bea Perolehan Hak Atas Tanah Justru Untungkan Rakyat...

Pansus 1, Perubahan Perda Bea Perolehan Hak Atas Tanah Justru Untungkan Rakyat Trenggalek

198

TRENGGALEK, bioztv.id – Mulai dibahas Pansus 1 DPRD Trenggalek, perubahan perda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dinilai akan menguntungkan warga Trenggalek. Pasalnya, jika sebelumnya pembelian tanah 60 juta wajib bayar bea perolehan, namun saat ini tidak. Sedangkan yang wajib bayar adalah pembelian datas 70 juta.

Mengacu keterangan Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, nominal nilai jual objek pajak (NJOP) baik tanah maupun bangunan saat ini masih jauh dari harga real dilapangan. Selain itu pendapatan daerah yang bersumber dari bea Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga kurang signifikan. Sehingga harus dilakukan spenyesuaian agar pendapatan bisa meningkat namun tidak memberatkan rakyat. Salah satu caranya yitu dengan meningkatkan nominal bea perolehan dari hasil pembelian tanah, namun bea perolehan itu dibebankan pada pembeli, bukan pada pemilik tanah maupun bangunan.

Lebih lanjut Ketua pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarudin menyampaikan, perubahan perda ini dipastikan tidak akan memberatkan rakyat kecil, pasalnya, jika sebelumnya pembelian tanah dengan harga 60 juta sudah wajib bayar bea perolehan, namun saat ini tidak. Sedangkan pembelian tanah yang wajib bayar bea perolehan adalah untuk harga minimal 70 juta rupiah. Hal ini merupakan salah satu bentuk toleransi dan kepedulian pemerintah terhadap rakyat.

Sukarudin juga menjelaskan, Untuk penentuan nominal NJOP agar mendekati dengan harga real dilapangan, nantinya juga akan dilakukan appraisal. Pasalnya, saat ini harga yang tertera pada NJOP rata rata hanya 40% dari harga real dilapangan. Dengan dilakukannya appraisal itu, nantinya diharapkan harga NJOP minimal sudah pada angka 70% dari harga real. Kedapannya appraisal ini juga akan dilakukan secara berkala, yaitu minimal selama 3 Tahun sekali.