DPRD Trenggalek, Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2020 Mayoritas Terkait Penanganan Covid-19

oleh
oleh
Setelah dibahas panitia khusus (pansus) selama kurang lebih satu bulan, DPRD Trenggalek akhirnya sampaikan puluhan catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020. Dari sejumlah catatan tersebut masyoritas terkait upaya peningkatan penanganan Covid-19.
Setelah dibahas panitia khusus (pansus) selama kurang lebih satu bulan, DPRD Trenggalek akhirnya sampaikan puluhan catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020. Dari sejumlah catatan tersebut masyoritas terkait upaya peningkatan penanganan Covid-19.

TRENGGALEK, bioztv.id – Setelah dibahas panitia khusus (pansus) selama kurang lebih satu bulan, DPRD Trenggalek akhirnya sampaikan puluhan catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020. Dari sejumlah catatan tersebut masyoritas terkait upaya peningkatan penanganan Covid-19.

Menurut keterangan Wakil Ketua DPRD Trenggalek, sedikitnya ada sekitar 26 hingga 27 catatan terhadap LKPJ Bupati tahun 2020. Catatan itu berisi rekomendasai yang harus segera ditindaklanjuti oleh Bupati.Pasalnya, pada tahun tersebut tidak semua target pembangunan bisa tercapai, namun masih banyak program yang capaiannya tidak memenuhi target,

Lebih lanjut Wakil Ketua DPR Trenggalek, Doding Rahmadi menyampaikan, dari 27 rekomendasai itu, mayoritas rekomendasi terkait upaya peningkatan penanganan Pandemi Covid-19. Setelah rekomendasai LKPJ ini disampaikan ke Bupati untuk ditindaklanjuti, kemudain juga akan  ada tindak lanjut dari komisi komisi yang akan melakukan evaluasi terhadap OPD tekhnis yang membidangi.

Sekedar diketahui bahwa, sesuai catatan Pansus LKPJ, beberapa capaian program yang memenuhi target antara lain, meningkatnya daya saing wisata. Meningkatnya kualitas insfrastruktur daerah utamanya yang mendukung kawasan strategis, dan meningkatnya investasi didaerah. Sedangkan target program yang tidak gagal tercapai antara lain. Meningkatnya penyelenggaraan penanggaulangan bencana. Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan  pemberdayaan masyarakat. Meningaktnya pengarus utamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan. Meningkatnya aksetabilitas dan kualitas kesehatan hanya tercapai 33%. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik hanya tercapai 17%. Dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman serta aksebilitas air bersih dan sanitasi hanya tercapai 25%.