TRENGGALEK, bioztv.id – Lakukan reses di Kabupaten Trenggalek, Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi beberkan alasan soal dirinya mengingatkan mendagri terkait e-ktp. Pasalnya, pada kepemimpinan mendagri terdahulu, pengadaan E-KTP sempat menjadi ladang korupsi.
Berdasarkan keterangan Johan Budi, Pengadaan blangko E-KTPharus dilakukan dengan cara yang prudent, sehingga proses pengadaannya juga harus lebih berhati hati, agar kejadian korupsi blangko e-KTP tidak terulang lagi. Saat mengingatkan mendagri, johan budi juga mempertanyakan munculnya angka anggaran 10.000 rupiah untuk satu balngko e-KTP, beserta kualitas blangko tersebut, apakah ada chipnya atau tidak. Pasalnya, modus korupsi e-KTP yang pernah terjadi adalah dengan modus mark-up anggaran.
Lebih lanjut Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi juga menyampaikan, terkait pengajuan pergeseran pagu anggaran yang ada di menteri dalam negeri (mendagri), guna pengadaan pemenuhan kekurangan blangko KTP elektronik (e-KTP) sudah disetujui dan disepakati oleh semua pihak.
Sebelumnya diketahui bahwa, moment Johan Budi mengingatkan Mendagri Tito Karnavian terkait pengadaan e-KTP dan mempertanyakan terkait nominal harga blangko e-KTP beserta kualitasnya tersebut, dilakukan dalam rapat kerja (Raker) dengan Mendagri di kompleks MPR/DPR senayan, pada 26 November kemarin.
Views: 0
