TRENGGALEK, bioztv.id – Terima aduan dari sejumlah rekanan di Kabupaten Trenggalek terkait turunnya nilai pagu anggaran proyek dari dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek panggil dinas terkait untuk dimintai keterangan terkait kebijakan yang dinilai kontroversi tersebut.
Penurunan pagu anggaran proyek pembangunan yang dilakukan oleh dinas PKPLH ini, dinilai Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek akan berdampak terhadap target pembangunan yang ada, sehingga proses penyelesaian pembangunan di Kabupaten Trenggalek tidak cepat terselesaikan. Selain itu penurunan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sejumlah material, juga dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Wakil ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek, Imam Basuki menerangkan, Bahwa penurunan pagu anggaran ini sangat dikeluhkan oleh sejumlah rekanan, pasalnya penurunan pagu tersebut dinilai melenceng jauh dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu pihaknya legsung melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait untuk dilakukan klarifikasi.
Sementara itu PLT Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Agung Sujatmiko menjelaskan, bahwa penurunan pagu anggaran ataupun HPS tersebut dilakukan demi penghemaan anggaran, pasalnya saat melakukan survey harga, kondisi dilapangan memang sedang turun. Sehingga penurunan pagu anggaran tersebut dinilai tidak berpengaruh terhadap target volume pekerjaan.
Sebelumnya diketahui bahwa, dari hasil penelusuran dan klarifikasi komisi 3, saat tim konsultan dari dinas terkait melakukan survey terkait HPS, sejumlah material non pabrikan sedang mengalami penurunan harga. Namun survey tersebut dinilai tidak dilakukan dengan pembanding yang tepat, sehingga harga tersebut justru tidak sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini.
Views: 0
