TRENGGALEK, bioztv.id – Keputusan SD Muhammadiyah 1 Trenggalek atau SD Inovatif Trenggalek keluar dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan usulan baru. Pihak sekolah meminta pemerintah pusat mengalihkan anggaran besar program nasional tersebut untuk memperkuat sektor pendidikan melalui program pendidikan gratis atau pendidikan murah.
Pihak sekolah menyampaikan usulan itu setelah mengevaluasi pelaksanaan MBG selama hampir 10 bulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bantuan biaya pendidikan dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan pembagian makanan di sekolah.
Namun, Kepala SD Inovatif Trenggalek, Ikhsan Nur Wahyudi, meminta pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta.
“Saya setuju jika anggaran MBG dialihkan ke program pendidikan gratis atau murah. Namun, pemerintah harus membedakan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” ujar Ikhsan Nur Wahyudi.
Sekolah Swasta Minta Pemerintah Berlaku Adil
Ikhsan meminta pemerintah menyusun konsep pendidikan gratis secara matang dan berkeadilan.
Menurutnya, pemerintah selama ini sudah membiayai kebutuhan operasional sekolah negeri sekaligus menjamin kesejahteraan guru-gurunya. Sebaliknya, sekolah swasta masih harus memenuhi sebagian besar kebutuhan operasional secara mandiri.
Karena itu, apabila pemerintah benar-benar menerapkan pendidikan gratis secara menyeluruh, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan guru di sekolah swasta.
“Pemerintah sudah membiayai sekolah negeri dan menyejahterakan gurunya. Sekolah swasta tidak menikmati fasilitas itu. Jika ingin menggratiskan semua, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan guru swasta agar adil,” tegas Ikhsan.
Tiga Alasan Sekolah Keluar dari MBG
SD Inovatif Trenggalek menjadi salah satu sekolah pelaksana awal Program MBG sejak November 2025. Namun, memasuki tahun ajaran 2026/2027, sekolah memutuskan menghentikan keikutsertaannya melalui rapat kerja internal.
Ikhsan menjelaskan tiga alasan utama di balik keputusan tersebut.
Pertama, proses distribusi makanan mengurangi waktu belajar siswa hingga sekitar 30 menit setiap hari.
Kedua, sekolah menilai mayoritas orang tua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga bantuan makanan lebih tepat diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang lebih membutuhkan.
Ketiga, sekolah menemukan banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi dan akhirnya terbuang.
“Distribusi MBG menyita waktu pelajaran setengah jam sehari. Kami juga melihat banyak warga lain yang lebih membutuhkan, ditambah lagi sisa makanan yang terbuang terlalu banyak sehingga mubazir,” jelas Ikhsan.
Sekolah Pertahankan Program Katering Mandiri
Meski menghentikan keikutsertaan dalam Program MBG, sekolah tetap menyediakan makan siang bagi seluruh siswa melalui program katering mandiri.
Program tersebut sudah berjalan sejak sekolah berdiri. Manajemen memilih mempertahankannya karena sistemnya lebih fleksibel. Sekolah menyusun menu setiap bulan, menyampaikannya kepada wali murid, bahkan mengundang mereka mencicipi menu yang disiapkan dapur mitra.
Melalui sistem prasmanan, siswa dapat mengambil nasi sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila masih lapar. Sekolah juga menyiapkan lauk alternatif seperti telur, tahu, atau tempe ketika siswa tidak menyukai menu utama.
Sekolah Lebih Mudah Mengawasi Kualitas Makanan
Ikhsan menilai program katering mandiri memudahkan sekolah mengawasi kualitas makanan.
Ketika guru melihat siswa kurang menyukai menu tertentu, pihak sekolah dapat langsung menghubungi dapur mitra untuk mengevaluasi atau mengganti menu pada hari berikutnya. Menurutnya, sekolah tidak memiliki keleluasaan tersebut saat mengikuti Program MBG karena petunjuk teknis dari pemerintah pusat sudah menetapkan menu secara baku.
“Melalui program mandiri, kami bisa langsung mengevaluasi dapur jika anak-anak tidak suka suatu menu. Kami bebas mengatur dan mengubah variasi menu sesuai kebutuhan siswa,” pungkas Ikhsan.
Usulan SD Inovatif Trenggalek membuka ruang diskusi baru mengenai arah pemanfaatan anggaran negara. Sekolah menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan akses pendidikan, keberlangsungan sekolah swasta, dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia.(CIA)
Views: 14
