TRENGGALEK, bioztv.id – Hearing antara DPC GMNI Trenggalek, DPRD, dan sejumlah OPD memunculkan sorotan tajam terhadap kondisi pendidikan di daerah. Di tengah derasnya kritik mahasiswa terkait ketimpangan fasilitas hingga dugaan penyelewengan dana bantuan, DPRD Trenggalek menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menilai mahasiswa telah menyampaikan berbagai aspirasi penting yang perlu menjadi perhatian legislatif maupun pemerintah daerah.
“Tuntutan dari adik-adik GMNI saya kira sangat bagus. Ini bagian dari aspirasi warga yang wajib kami tanggapi secara serius dan positif,” ujar Sukarodin usai memimpin hearing bersama mahasiswa dan OPD terkait di Gedung DPRD Trenggalek.
Sukarodin menegaskan bahwa gedung parlemen merupakan rumah rakyat yang selalu terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan daerah.
DPRD Akui Infrastruktur Sekolah Belum Ideal
Dalam forum tersebut, GMNI menjadikan SDN 3 Pogalan sebagai contoh nyata ketimpangan pendidikan di Trenggalek. Sekolah itu mengalami keterbatasan sarana belajar, kerusakan akses jalan, hingga krisis peserta didik baru.
Menanggapi kondisi tersebut, Sukarodin mengakui bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Trenggalek memang belum sepenuhnya ideal. Namun, ia menegaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Kami mengakui sarana dan prasarana sekolah kita masih belum memadai. Kondisi ini terjadi karena kemampuan keuangan pemerintah daerah masih terbatas,” jelas Sukarodin.
Meski demikian, ia menilai kondisi pendidikan di Trenggalek secara umum masih relatif wajar jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Di Trenggalek sebenarnya masih masuk kategori wajar. Namun, tentu saja kondisi ini tetap harus kita benahi bersama-sama,” imbuhnya.
Anggaran Pendidikan Lampaui Standar Nasional
GMNI juga menyoroti transparansi dan besaran anggaran pendidikan daerah dalam hearing tersebut. Menjawab kritik itu, Komisi IV DPRD memastikan Pemkab Trenggalek telah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas batas minimal nasional.
Sukarodin menyebut sektor pendidikan saat ini menyerap sekitar 30 persen dari total APBD Trenggalek.
“Dunia pendidikan kita sudah menyerap anggaran sebesar 30 persen dari APBD. Artinya, angka ini sudah berada di atas persyaratan minimal nasional, yaitu 20 persen,” tegas politisi PKB tersebut.
Menurutnya, capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di Trenggalek.
DPRD Bantah Dugaan Rekayasa Dana PIP
Selain membahas infrastruktur dan anggaran, hearing juga menyinggung dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di sejumlah sekolah.
Namun, Sukarodin menegaskan mekanisme pencairan dana PIP saat ini sudah berlangsung secara langsung melalui rekening siswa penerima.
“Terkait pengelolaan dana PIP, Dinas Pendidikan tadi sudah menjelaskan bahwa bantuan tersebut langsung masuk ke rekening bank masing-masing siswa. Jadi sekolah tidak bisa melakukan rekayasa atau pemotongan,” terang Sukarodin.
Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang pengawasan apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.
DPRD Siap Kawal Rapor Merah Pendidikan
Sukarodin memastikan DPRD Trenggalek mendukung semangat mahasiswa dalam membenahi sistem pendidikan. Komisi IV berjanji akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pusat maupun masalah lokal di tingkat daerah.
“Kami mendukung penuh aspirasi GMNI ini. Kami akan terus mengawal persoalan pendidikan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pusat maupun problem lokal di Kabupaten Trenggalek,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPC GMNI Trenggalek membeberkan sejumlah rapor merah pendidikan dalam hearing tersebut. Mahasiswa menyoroti sekitar 3.750 anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan layak, kekosongan kepala sekolah di puluhan SD dan SMP, hingga kekurangan lebih dari seribu tenaga pendidik di Trenggalek.(CIA)
Views: 44
