TRENGGALEK, bioztv.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Trenggalek resmi meluncurkan program “Hari Fraksi” sebagai ruang dialog langsung dengan masyarakat. Mereka menggelar agenda perdana pada Jumat (1/5/2026) di Kantor DPC PKB, dan warga langsung memadati forum tersebut hingga menjulukinya sebagai ajang “Jumat Sambat”.
Fraksi PKB menjadikan program ini sebagai kanal komunikasi rutin antara wakil rakyat dan konstituen. Setiap Jumat, anggota fraksi berkantor di DPC PKB untuk menyerap aspirasi, aduan, dan masukan warga, lalu menindaklanjutinya melalui mekanisme legislatif.
Ketua DPC PKB Trenggalek, Sukarodin, memastikan seluruh anggota fraksi bersama pengurus inti partai hadir dan aktif membuka ruang dialog.
“Hari ini kami memulai Hari Fraksi PKB. Kami menghadirkan seluruh anggota fraksi dan pengurus DPC untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat,” ujar Sukarodin.
Bosda Madin Jadi Sorotan Utama
Pada pelaksanaan perdana, perwakilan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (Madin) mendominasi forum. Para ustaz dan pengelola Madin menyampaikan kekhawatiran terkait keberlanjutan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) dari Pemprov Jawa Timur.
Mereka menilai ketiadaan payung hukum yang kuat membuat bantuan tersebut rawan terhenti saat terjadi pergantian kepemimpinan.
“Para pengelola Madin khawatir Bosda tidak lagi masuk anggaran jika gubernur berganti. Ini menjadi pertanyaan utama yang mereka sampaikan kepada kami,” jelas Sukarodin.
DPRD Genjot Ranperda Madin
Menanggapi hal itu, DPRD Trenggalek langsung mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang fasilitasi pendidikan pondok pesantren dan madrasah. Sukarodin menegaskan DPRD hampir merampungkan regulasi tersebut.
“Pansus sudah membahas Ranperda ini dan progresnya hampir selesai. Kami targetkan segera mengesahkannya,” tegasnya.
Ia menilai perda ini akan menjadi landasan hukum kuat agar bantuan pendidikan keagamaan tidak lagi bergantung pada kebijakan politik jangka pendek.
Usulan Laptop hingga PPPK Guru Madin
Selain regulasi, Pokja Madin juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mereka mengajukan sejumlah usulan konkret, seperti:
- Pelatihan teknologi informasi (IT)
- Peningkatan kemampuan administrasi keuangan (SPJ)
- Bantuan laptop untuk digitalisasi lembaga
- Pengangkatan guru Madin menjadi PPPK
“Teman-teman mengusulkan pelatihan IT dan tata kelola administrasi. Kami siap menindaklanjuti,” tambah Sukarodin.
PKB Kawal Aspirasi hingga Jadi Kebijakan
Fraksi PKB menegaskan mereka tidak akan membiarkan setiap aduan berhenti sebagai catatan. Mereka akan mengawal aspirasi warga melalui rapat komisi, pansus, hingga pembahasan anggaran.
Program ini juga bertujuan mempercepat respons terhadap persoalan masyarakat yang selama ini kerap tersendat birokrasi.
“Kami akan menggelar forum ini rutin setiap Jumat agar komunikasi rakyat dan legislatif semakin terbuka dan solusi bisa cepat dihasilkan,” pungkas Sukarodin.
Dengan pendekatan langsung ke masyarakat, “Jumat Sambat” berpotensi menjadi model baru penyerapan aspirasi di Trenggalek—mengubah keluhan warga menjadi kebijakan nyata.(CIA)
Views: 5
