TRENGGALEK, bioztv.id – Kalangan mahasiswa di Trenggalek merespons keras rencana kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek secara terbuka menolak kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Mereka menilai kunjungan itu berisiko hanya menjadi agenda simbolis tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Ketua DPC GMNI Trenggalek, Rian Pirmansah, menegaskan bahwa penolakan ini berangkat dari kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.
“Kami menolak ini bukan tanpa alasan. Kami melihat kesenjangan lebar antara janji pembangunan dan realitas di lapangan. Jika hanya sekadar seremonial, itu tidak akan menyelesaikan masalah mendasar rakyat,” ujar Rian.
Angka Kemiskinan 10,29 Persen Jadi Sorotan
GMNI membeberkan data kemiskinan di Trenggalek yang masih tinggi. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 72,35 ribu jiwa atau 10,29 persen dari total populasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi belum menyentuh akar persoalan masyarakat kelas bawah secara optimal.
“Faktanya, lebih dari satu dari sepuluh warga Trenggalek masih hidup dalam keterbatasan. Pemerintah harus memprioritaskan masalah ini, bukan sekadar kunjungan simbolik,” tegas Rian.
Pembangunan Belum Merata
GMNI juga menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah pedesaan dan kawasan perbukitan. Mereka menilai pemerintah belum meratakan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
“Warga di daerah pinggiran masih kesulitan mengakses layanan dasar. Kondisi ini menunjukkan pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah,” tambahnya.
Kritik Program dan Janji Lapangan Kerja
GMNI mengkritisi program bantuan sosial yang dinilai sering meleset dari sasaran akibat data yang tidak valid dan lemahnya evaluasi. Selain itu, mereka menilai janji penciptaan 19 juta lapangan kerja belum terealisasi secara nyata di daerah.
“Pemerintah mengumbar janji besar, tetapi implementasinya di daerah seperti Trenggalek belum terlihat,” ungkap Rian.
Tuntutan GMNI
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI mendesak pemerintah pusat untuk:
- Menyusun kebijakan berbasis data akurat dan transparan
- Memeratakan pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa
- Memperbaiki sistem bantuan sosial agar tepat sasaran
- Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan
“Kami menuntut komitmen nyata, terutama soal penciptaan lapangan kerja. Jangan hanya berhenti pada narasi politik,” tegasnya.
Fungsi Kontrol Demokrasi
GMNI menegaskan bahwa penolakan ini merupakan bentuk kontrol demokratis dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan agenda protokoler, tetapi juga membawa solusi konkret bagi persoalan struktural di daerah.
“Trenggalek tidak butuh seremoni. Rakyat butuh kehadiran negara yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah mereka,” pungkas Rian.(CIA)
Views: 52
