TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menunda rencana pembebasan lahan untuk proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang seharusnya berjalan tahun 2025. Pemkab memutuskan mengalihkan anggaran proyek tersebut untuk memperbaiki jalan rusak di sejumlah wilayah yang dinilai lebih mendesak.
Pemkab mengambil keputusan ini setelah mengevaluasi kesiapan dokumen dan kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
Plt Kepala Dinas PUPR Trenggalek, Anjang Purwoko, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan JLS di ruas Watulimo–Munjungan dan Munjungan–Panggul. Namun, hasil evaluasi menunjukkan Pemkab harus menuntaskan kelengkapan dokumen sebelum melanjutkan proses pembebasan.
“Awalnya kami jadwalkan pembebasan lahan di awal 2025, tetapi setelah evaluasi, kami memutuskan fokus menyelesaikan dokumen dan administrasi terlebih dahulu. Kami berharap pemerintah provinsi bisa membantu membiayai pembebasan lahan itu,” ujar Anjang,
Pemkab Alihkan Dana ke Perbaikan Jalan Rusak
Anjang menegaskan, Pemkab Trenggalek mengalihkan anggaran pembebasan lahan ke sektor yang lebih mendesak, yakni perbaikan jalan rusak. Langkah ini diambil karena kondisi infrastruktur jalan di Trenggalek masih memprihatinkan.
“Tingkat kemantapan jalan di Trenggalek baru mencapai sekitar 66 persen. Masih banyak ruas yang rusak dan butuh perbaikan segera. Karena itu, kami memilih memusatkan dana ke sektor infrastruktur dasar,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal APBD menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan jalan. Untuk mengatasi hal itu, Pemkab membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber, termasuk bantuan keuangan provinsi, dukungan pemerintah pusat, hingga inisiatif lokal seperti donasi ASN untuk memperbaiki jalan berlubang.
“Kami terus mencari sumber pendanaan tambahan. Selain dari provinsi dan pusat, kami juga menggalang donasi ASN untuk menambal jalan berlubang di beberapa titik darurat,” kata Anjang.
Proyek Strategis Tertunda, Fokus Bergeser ke Kebutuhan Masyarakat
Proyek JLS yang menghubungkan wilayah pesisir selatan Jawa Timur sebenarnya termasuk dalam program strategis nasional. Namun, Pemkab Trenggalek masih kesulitan menyiapkan anggaran dan dokumen teknis yang diperlukan.
“Kami sudah berkomunikasi dan mengusulkan agar Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan JLS Trenggalek,” ungkap Anjang.
Dengan langkah ini, Pemkab Trenggalek mengalihkan fokus pembangunan dari proyek besar jangka panjang ke pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat: menyediakan akses jalan yang layak, aman, dan merata di seluruh wilayah.(CIA)
Views: 115
