TRENGGALEK, bioztv.id – Skandal penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha porang di Trenggalek terus bergulir di meja hijau. Program yang seharusnya membantu petani justru berubah menjadi perkara hukum serius. Kasus ini menyeret karyawan bank hingga perangkat desa. Kini, persidangan kasus yang merugikan negara lebih dari Rp1,6 miliar itu sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Joko Sutrisno, menyebut tim jaksa sudah memeriksa sedikitnya 30 saksi dalam persidangan. Mereka terdiri dari penerima KUR, pihak internal BNI, hingga perangkat desa yang terindikasi terlibat.
“Sidang masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi, di antaranya dari penerima KUR, pihak BNI, maupun pihak terkait lainnya,” jelas Joko, Kamis (11/9/2025).
Fakta Persidangan: Identitas Warga Dipinjam
Dalam persidangan, jaksa menemukan fakta bahwa sebagian penerima KUR bahkan tidak tahu namanya dipakai untuk pencairan kredit. Meski begitu, sekitar 100 orang sudah mengembalikan dana, baik penerima langsung maupun warga yang identitasnya dipinjam.
Kerugian Negara Hampir Pulih, Tapi Proses Hukum Tetap Jalan
Jaksa mencatat kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,61 miliar. Dari jumlah itu, para pihak sudah mengembalikan Rp1,595 miliar atau sekitar 99 persen. Mereka mengembalikan dana dalam lima tahap, mulai 27 Februari hingga 15 Mei 2025.
Walau kerugian hampir tertutup, Joko menegaskan pihaknya tetap melanjutkan proses hukum. “Sejauh ini belum ada pengembangan baru. Fokus kami masih pada persidangan. Untuk tuntutan juga belum sampai, karena masih pemeriksaan saksi,” imbuhnya.
Tiga Tersangka dan Nama Sekdes Terseret
Dalam perkara ini, jaksa sudah menetapkan tiga tersangka berinisial SM, AF, dan HP. Mereka terdiri dari seorang koordinator kelompok tani dan dua pegawai bank. Publik semakin menyorot kasus ini karena nama seorang Sekretaris Desa di Kecamatan Pule ikut disebut-sebut dalam pusaran perkara.
Celah Pengawasan Program KUR
Banyak pihak menilai kasus ini membuktikan lemahnya pengawasan penyaluran KUR. Program yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat justru dipakai untuk kepentingan pribadi lewat manipulasi data dan penyalahgunaan identitas warga.
Kasus KUR porang di Trenggalek membuka mata publik bahwa sistem distribusi bantuan modal usaha masih menyimpan celah besar. Walaupun kerugian negara hampir kembali, persoalan moral dan integritas tetap menjadi catatan serius.(CIA)
Views: 119
