TRENGGALEK, bioztv.id – Aksi demo ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Trenggalek, yang menuntut transparansi dana sekolah akhirnya memantik respons langsung dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Emil menegaskan, pemerintah provinsi akan mengambil langkah tegas, terutama terkait dugaan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun iuran komite sekolah.
Emil menyampaikan pernyataan itu saat berkunjung ke Trenggalek. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyalurkan seluruh dana KIP kepada siswa tanpa potongan sedikit pun.
“Sekolah atau guru tidak boleh memotong satu sen pun dana KIP. Dana itu harus sampai ke tangan siswa sepenuhnya. Kadang ada alasan supaya tidak terpakai beli pulsa atau paket data, tapi aturan jelas: siswa sendiri yang wajib menerima. Kalau sekolah atau guru yang mengoordinir, justru berbahaya,” tegas Emil.
Emil juga meminta sekolah membuka informasi penerima KIP secara transparan kepada orang tua siswa agar penggunaan dana jelas untuk kebutuhan pendidikan.
Sumbangan Komite Tidak Boleh Jadi Wajib
Selain menyoroti dana KIP, Emil juga menegur praktik sumbangan dan iuran yang siswa keluhkan. Ia menekankan, sekolah dan komite tidak boleh memaksa wali murid membayar sumbangan, apalagi sampai menimbulkan tekanan sosial.
“Sumbangan itu harus sukarela. Sekolah tidak boleh membuat siswa atau orang tua merasa terpaksa, apalagi sampai ada yang dikucilkan hanya karena tidak bisa ikut iuran,” jelas Emil.
Menurut Emil, regulasi memang mengatur sumbangan di sekolah, tetapi sekolah wajib mengelolanya secara hati-hati. Jika sekolah salah kelola, praktik itu rawan menimbulkan masalah baru dan ketidakadilan.
“Sekolah harus mengelola sumbangan dengan hati-hati, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam rapat komite,” imbuhnya.
Sekolah Lain Diduga Alami Masalah Serupa
Emil juga mengaku menerima laporan bahwa sekolah menahan kartu dan buku tabungan KIP milik siswa. Ia menegaskan, aturan tidak membenarkan praktik semacam itu. Bahkan, ia menduga kasus serupa bisa saja terjadi di sekolah lain, bukan hanya di SMAN 1 Kampak.
“Saya akan berdiskusi dengan kepala cabang dinas pendidikan setempat. Kami juga akan memanggil kepala sekolah SMAN 1 Kampak dan meminta keterangan terkait masalah ini,” kata Emil.
Kasus di SMAN 1 Kampak mencuat setelah ratusan siswa menggelar aksi demo menuntut transparansi dana. Siswa memprotes dugaan pungutan berkedok sumbangan maupun amal. Kini, pemerintah provinsi Jawa Timur menjadikan kasus ini sebagai perhatian serius.(CIA)
Views: 112
