RENGGALEK, bioztv.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek anjlok tajam dalam APBD Perubahan 2025. Ironisnya, saat pendapatan menurun, belanja pegawai justru melonjak dan menembus lebih dari Rp 1 triliun.
Rapat evaluasi antara Komisi II DPRD Trenggalek dan mitra eksekutif membongkar fakta ini secara terbuka. Ketua Komisi II, Mugianto, menyoroti penurunan pendapatan akumulatif, terutama dari sektor andalan seperti pos lain-lain pendapatan sah.
“Secara total, pendapatan turun sekitar Rp 7 miliar. Salah satu penyebabnya jasa giro. Target awal Rp 6 miliar, tapi realisasi hanya Rp 5 miliar,” ungkap Mugianto usai rapat, Rabu, 31 Juli 2025.
Pajak dan Retribusi Naik, Tapi Tak Selamatkan PAD
Peningkatan memang terjadi di sektor pajak dan retribusi. Namun, capaian tersebut belum mampu menahan turunnya pendapatan secara keseluruhan. Target PAD yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 381,8 miliar kini turun menjadi Rp 375 miliar.
“Kenaikan ini patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap harus meninjau kembali potensi dari sumber-sumber lain. Ketergantungan pada jasa giro cukup berisiko,” jelasnya.
Belanja Pegawai Membengkak
Sementara itu, sisi pengeluaran memunculkan kekhawatiran baru. Belanja pegawai terus membesar dan menggerus ruang fiskal yang tersedia. DPRD menilai kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan APBD.
“Belanja pegawai sudah tembus Rp 1 triliun. Gaji PPPK rumah sakit yang sebelumnya ditanggung rumah sakit, sekarang justru menjadi beban APBD karena mereka sudah berstatus ASN. Ini perlu evaluasi segera,” tegas Mugianto.
Ia juga mendorong agar rumah sakit ikut mengambil tanggung jawab fiskal. Menurutnya, dana internal yang sebelumnya digunakan untuk membayar tenaga non-ASN bisa diarahkan ke kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Efisiensi Lebih Penting daripada Sekadar Serapan
Komisi II DPRD mengingatkan eksekutif untuk tidak sekadar mengejar serapan anggaran. Belanja pemerintah harus benar-benar mencerminkan efisiensi dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“PAD turun, tapi belanja rutin malah terus naik. Ini anomali. Pemerintah harus punya keberanian menata ulang pola belanja. Jangan hanya berlomba-lomba menghabiskan anggaran,” katanya.
APBD Harus Kembali pada Fungsi Pembangunan
Kondisi fiskal Trenggalek saat ini memperlihatkan ketidakseimbangan serius. DPRD menekankan pentingnya rasionalisasi pegawai, optimalisasi pendapatan yang stabil, dan penguatan disiplin fiskal.
Tanpa perubahan mendasar, APBD hanya akan menjadi dokumen administratif—bukan alat untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan daerah.(CIA)
Views: 315
