TRENGGALEK, bioztv.id – Fraksi Amanat Demokrat DPRD Trenggalek mendesak Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengalihkan anggaran pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) sebesar Rp20 miliar. Mereka meminta agar dana tersebut dialokasikan untuk penanganan dampak bencana yang melanda beberapa wilayah Trenggalek.
Ketua Fraksi Amanat Demokrat DPRD Trenggalek, Mugianto, menyatakan bahwa Trenggalek saat ini membutuhkan langkah-langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang lebih bijak, mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
“Dalam situasi seperti ini, kita harus cermat. Kami meminta anggaran Rp20 miliar untuk pembebasan lahan JLS sementara ditangguhkan dulu, dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak,” ujar Mugianto.
Menurutnya, memaksakan pembiayaan pembebasan lahan JLS saat ini tidak memungkinkan kondisi keuangan daerah. Terlebih, dampak bencana di Trenggalek masih banyak yang belum tertangani sepenuhnya.
“Pemulihan dampak bencana kami rasa jauh lebih penting daripada pembebasan lahan untuk JLS yang belum jelas kapan akan dibangun,” tegas Mugianto, Senin (16/6/2025).
Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Trenggalek mengalami bencana alam berupa longsor, banjir, hingga putusnya jembatan di Kecamatan Munjungan. Selain itu, di Kecamatan Panggul, upaya sodetan sungai juga masih berlangsung untuk mengurangi risiko banjir susulan.
“Kami berharap dana Rp20 miliar itu bisa dialihkan dulu untuk hal yang lebih urgen, seperti pemulihan infrastruktur terdampak bencana dan relokasi warga yang rumahnya rusak,” tambah Mugianto.
Mugianto juga menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD telah turun tangan membantu beberapa titik terdampak. Salah satunya adalah penanganan jembatan putus di Munjungan dan proyek sodetan sungai di Panggul yang mulai berjalan.
Namun, menurut Mugianto, dukungan dari provinsi saja tidak cukup. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus berperan aktif dengan memaksimalkan APBD untuk merespons langsung kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Kami sudah sampaikan kepada Bakeuda agar mengusahakan anggaran pembebasan lahan JLS ditangguhkan, dan dapat dialihkan dalam perubahan anggaran ini untuk penanganan bencana,” tegasnya.
Fraksi Amanat Demokrat berharap eksekutif segera merespons keputusan ini sebelum perubahan anggaran 2025 ditetapkan. Ini akan mempercepat proses pemulihan pascabencana di Trenggalek agar berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami meminta harus ada keberpihakan pemerintah terhadap kondisi darurat yang saat ini terjadi di Trenggalek,” pungkas Mugianto.(CIA)
Views: 58
