TRENGGALEK, bioztv.id – Wacana donasi sebagian Penghasilan Pegawai (TPP) untuk pembangunan infrastruktur daerah menuai respons dari Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Muhammad Husni Tahir Hamid. Ia menegaskan bahwa donasi harus bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Donasi harus berdasarkan keikhlasan, tidak boleh ada paksaan, apalagi dalam hal nominal. Setiap ASN memiliki kondisi keuangan yang berbeda, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan mereka,” tegas Husni, Minggu (9/3/2025).
Husni menjelaskan bahwa donasi merupakan bentuk partisipasi yang baik, namun harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan ASN.
“Ini adalah sumbangan, bukan kewajiban. Jadi, keputusan untuk berdonasi sepenuhnya ada di tangan masing-masing ASN,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam perspektif agama, donasi dianjurkan ketika kebutuhan pribadi telah terpenuhi. “
Agama mengajarkan kita untuk memberi jika sudah berlebih dan memenuhi kewajiban. Jadi, ini kembali ke individu masing-masing,” jelas Husni.
Namun, Husni tidak menampik bahwa donasi bisa menjadi wujud rasa memiliki dan tanggung jawab ASN terhadap pembangunan Trenggalek.
“Dengan berkontribusi, ASN bisa merasa lebih terlibat dalam membangun daerah. Tapi, jika ada yang tidak mampu, itu juga tidak masalah, asalkan bisa dibuktikan,” ungkapnya.
Terkait rencana pemerintah daerah mengeluarkan surat imbauan donasi, Husni menilai langkah tersebut positif sebagai ajakan berbuat baik. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru.
“Surat imbauan bisa menjadi cara untuk mengajak berbuat baik, tapi harus dipastikan tidak menimbulkan beban atau tekanan bagi ASN,” tandasnya.
Respons dari kalangan ASN pun beragam. Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, sebelumnya menyatakan bahwa donasi TPP ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
“Ini adalah hak ASN sebagai bentuk gotong royong untuk kemajuan Trenggalek. Tentu saja, donasi ini sesuai kemampuan ASN,” kata Nur Arifin dalam pernyataannya.
Wacana donasi TPP ini masih terus dikaji untuk memastikan implementasinya berjalan adil dan transparan.
“Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan kontroversi atau beban baru bagi ASN,” pungkas Husni.(CIA)
Views: 9
