TRENGGALEK, bioztv.id– Bantuan ternak di Kabupaten Trenggalek menjadi sorotan Komisi II DPRD Trenggalek. Ketua Komisi II, Mugianto, menilai program ini kerap tidak tepat sasaran dan dinilai terlalu politis. Sebagai langkah perbaikan, Komisi II mengusulkan agar bantuan ternak yang tidak berdampak signifikan dihapuskan, dan anggarannya dialihkan ke program prioritas lain.
“Hal-hal yang tidak penting, termasuk bantuan ternak yang tidak tepat sasaran, kami sarankan untuk dihapus. Anggarannya lebih baik dialihkan ke program yang lebih prioritas, salah satunya untuk mempertahankan populasi sapi Galekan,” ujar Mugianto.
Ia mengungkapkan, terdapat indikasi bahwa bantuan ternak hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lebih bersifat politis daripada berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ada beberapa program bantuan ternak yang manfaatnya kurang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Kami menemukan indikasi bahwa program ini sering kali lebih didorong oleh kepentingan politik,” jelasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mugianto meminta agar Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek memastikan bahwa calon penerima bantuan ternak, baik berupa kambing maupun sapi, benar-benar berasal dari masyarakat yang membutuhkan.
“Calon penerima bantuan harus masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami tidak ingin ada penerima bantuan yang salah sasaran, apalagi jika hanya berdasarkan titipan-titipan dari pihak tertentu,” tegasnya.
Komisi II juga menekankan bahwa efektivitas program bantuan harus menjadi prioritas, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami tidak ingin kecolongan lagi. Program bantuan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Mugianto.
Usulan penghapusan program bantuan ternak yang tidak tepat sasaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, sekaligus mendukung program-program yang lebih strategis dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Salah satunya adalah pelestarian sapi Galekan, yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” pungkas Mugianto. (CIA)
Views: 1
